MENTARI NEWS- Tanggamus, Kabupaten yang kini tengah menjadi sorotan nasional, resmi meluncurkan sistem absensi fingerprint online terintegrasi pada Senin, 8 Desember 2025. Sistem ini ditujukan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, hingga petugas kebersihan dan driver, sebagai bagian dari Transformasi Digital Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Peluncuran sistem ini dipimpin langsung oleh Bupati Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., didampingi Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKPSDM, serta jajaran Forkopimda. Menurut Kepala Dinas Kominfo Suhartono, fingerprint online ini tidak hanya untuk mencatat kehadiran, tetapi juga menjadi alat pengukur kinerja dan disiplin waktu ASN. Dengan kata lain, teknologi ini diposisikan sebagai solusi untuk masalah klasik birokrasi: ASN yang sering terlambat atau mangkir.
Bupati Saleh Asnawi dalam pidato peluncurannya menekankan pentingnya kedisiplinan waktu. “Disiplin adalah kunci untuk mencapai hasil maksimal. Salah satu pilar pokok kedisiplinan adalah kedisiplinan waktu,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat pahit: meski berbagai program pelatihan, peningkatan tunjangan, dan reformasi birokrasi telah dilakukan, masalah mendasar yang menghantui mental ASN tetap sama—kehadiran fisik di kantor.
Meski sistem ini dipuji sebagai terobosan digital, kenyataannya masih terdapat celah signifikan di tingkat kecamatan. Infrastruktur jaringan dan integrasi perangkat fingerprint belum sepenuhnya siap, sehingga beberapa Camat dan Lurah masih menggunakan metode absensi manual. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: seberapa akurat data kinerja yang dipantau Bupati jika separuh wilayah administratif masih berada di “zona abu-abu digital”?
Selain itu, peluncuran fingerprint ini juga disorot karena lebih menekankan kontrol terhadap disiplin daripada peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tanggamus memang meningkat drastis dari “Kurang” di tahun 2021 menjadi “Sangat Baik” di 2025, bahkan mendapatkan penghargaan dari Universitas Gadjah Mada. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah peningkatan indeks ini benar-benar berdampak pada pelayanan publik, atau lebih banyak dinikmati oleh ASN itu sendiri?
Sistem fingerprint ini juga menyoroti dilema modernisasi birokrasi: teknologi canggih dipakai untuk menutupi kelemahan mentalitas kerja, bukan untuk meningkatkan integritas atau kreativitas ASN. Bagi banyak pegawai, sidik jari digital hanyalah “borgol” yang memastikan mereka hadir tepat waktu, sementara masalah sebenarnya—etika kerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan—belum tersentuh.
Kritikus menilai bahwa teknologi seperti ini memang penting sebagai alat bantu, tetapi tidak cukup jika tidak disertai reformasi budaya kerja. Tanpa perubahan mindset, fingerprint online bisa menjadi sekadar formalitas digital yang membungkus birokrasi lama dengan data real-time dan dashboard megah, sementara masalah moral dan profesionalisme ASN tetap ada.
Di sisi positif, sistem ini tetap menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk memantau kinerja dan disiplin ASN, terutama di era transformasi digital. Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa sistem ini tidak berhenti pada pencatatan absensi, melainkan menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, inovasi, dan integritas birokrasi.
Dengan peluncuran ini, Tanggamus telah resmi memasuki era “sidik jari digital”, menandai langkah penting dalam transformasi birokrasi. Yang menjadi pertanyaan adalah: akankah ini benar-benar menjadi alat akuntabilitas yang nyata, atau hanya menjadi alibi digital baru bagi birokrasi yang masih bergulat dengan masalah lama? Warga Tanggamus dan publik luas tentu menunggu jawaban dari janji digital ini.***
