MENTARI NEWS- Digitalisasi layanan publik digadang-gadang sebagai solusi efektif untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan menekan potensi korupsi. Namun, di lapangan, sejauh mana efektivitas digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah inovasi ini sudah tepat sasaran, atau justru menciptakan kesenjangan baru antara yang melek teknologi dan yang terpinggirkan?
Transformasi yang Tak Bisa Dihindari
Pemerintah pusat dan daerah berlomba-lomba menerapkan digitalisasi, dari layanan perizinan berbasis daring, pembuatan dokumen kependudukan secara online, hingga aplikasi pelaporan masyarakat. Tujuannya: lebih cepat, transparan, dan mudah diakses kapan saja.
Contohnya, aplikasi Lapor! dan Online Single Submission (OSS) telah menjadi rujukan untuk pengaduan publik dan pengurusan izin usaha. Bahkan kini, banyak dinas yang mendorong warganya untuk tidak lagi datang langsung ke kantor pelayanan.
Masalah Teknis dan Kesiapan SDM
Namun realitasnya tidak sesederhana itu. Di banyak daerah, akses internet masih terbatas dan literasi digital masyarakat belum merata. Tak sedikit warga, terutama lansia dan mereka yang tinggal di pedesaan, merasa kesulitan mengoperasikan aplikasi layanan publik. Di sisi lain, SDM pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi transformasi digital.
“Saya disuruh daftar BPJS online, tapi aplikasinya sering error dan saya tidak tahu harus bertanya ke siapa,” keluh Sumarni (48), warga Pringsewu, Lampung.
Efisiensi vs Ketimpangan
Digitalisasi memangkas antrian panjang dan mempercepat proses administratif bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Namun, bagi sebagian masyarakat, layanan publik justru terasa makin jauh. Masalah klasik seperti server down, tidak adanya petunjuk yang jelas, hingga sistem yang tidak terintegrasi antarinstansi, masih menjadi hambatan.
“Kalau hanya sekadar mengganti loket dengan aplikasi, tapi pelayanannya tetap lambat, apa bedanya?” sindir seorang aktivis pemantau layanan publik.
Solusi yang Harus Diiringi Edukasi dan Infrastruktur
Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga kesiapan sistem, pelatihan petugas, dan sosialisasi ke masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa transformasi digital harus inklusif—tidak hanya untuk generasi muda perkotaan, tapi juga untuk petani, nelayan, buruh, hingga warga lansia.
Digitalisasi layanan publik memang penting dan tak bisa ditawar dalam era modern. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang merata dan edukasi menyeluruh, efektivitasnya bisa dipertanyakan. Jangan sampai inovasi ini hanya menjadi ilusi efisiensi yang mengabaikan realitas masyarakat akar rumput.***
