MENTARI NEWS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting, yakni pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026). Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan dan penetapan kebijakan keuangan daerah sekaligus penyesuaian regulasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, Wakil Ketua II Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Dua agenda yang dibahas memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah, terutama menyangkut perencanaan anggaran pembangunan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
APBD 2027 Tentukan Arah Pembangunan Daerah
Pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan kebijakan anggaran Kabupaten Lampung Selatan.
Melalui APBD, pemerintah daerah menentukan alokasi pendapatan dan belanja untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan pemerintahan pada tahun mendatang.
Penetapan anggaran tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, setiap alokasi belanja perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, serta memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Berkaitan dengan PAD
Selain APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Ranperda perubahan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan regulasi ini berkaitan dengan pengaturan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. PAD memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan fiskal pemerintah kabupaten untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penyesuaian peraturan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta kondisi masyarakat dan dunia usaha.
Melalui dua agenda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjalankan fungsi penganggaran dan pembentukan peraturan daerah dalam menentukan kebijakan pemerintahan untuk tahun mendatang.
Keputusan yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan tahapan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, kebijakan APBD dan regulasi pajak serta retribusi harus mampu diterjemahkan menjadi program yang terukur, pembangunan yang merata, dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.***
