MENTARI NEWS— Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tanggamus resmi melantik enam Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Rabu (17/12/2025). Pelantikan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah ini menandai dimulainya estafet kepemimpinan baru PKK di tingkat kecamatan, sekaligus penguatan implementasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK ke-X Tahun 2025.
Pelantikan dilakukan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, yang menetapkan Ketua TP-PKK Kecamatan dijabat oleh istri camat. Momentum ini dipandang penting karena PKK merupakan gerakan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan komunitas di tingkat pekon, sehingga berperan strategis dalam mendukung pembangunan sosial.
Salah satu keputusan penting tertuang dalam Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten Tanggamus Nomor 07/SK/PKK.KAB.TGM/XII/2025, yang menetapkan Ny. Lisa Yanti Adi sebagai Ketua TP-PKK Kecamatan Kota Agung. Penetapan tersebut seiring dengan pengangkatan Adi Putra sebagai Camat Kota Agung. Dalam kesempatan yang sama, jajaran PKK juga menyampaikan apresiasi kepada Ny. Welyta Erlan atas pengabdian selama menjabat sebelumnya.
Ketua TP-PKK Kabupaten Tanggamus, Dra. Hj. Siti Mahmudah Saleh Asnawi, M.Pd., menegaskan bahwa jabatan Ketua PKK bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat ditentukan oleh kemampuan ketua kecamatan dalam menggerakkan kader hingga tingkat pekon.
“Amanah ini adalah panggilan untuk bekerja dengan ikhlas. Ketua PKK Kecamatan harus mampu memotivasi dan membina kader, karena PKK adalah simpul terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Hj. Siti Mahmudah.
Enam Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik berasal dari Kecamatan Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Barat, Bulok, Kelumbayan, dan Kota Agung. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak sosialisasi hasil Rakernas X PKK 2025, sekaligus memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Melalui pelantikan ini, PKK Tanggamus menargetkan penguatan program pemberdayaan keluarga menuju masyarakat yang mandiri, sehat, dan sejahtera, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.***
