MENTARI NEWS– Apa jadinya jika proyek penting gagal terlaksana karena gempa bumi? Atau pengiriman barang tersendat karena perang di negara tujuan? Dalam dunia hukum dan bisnis, hal-hal tak terduga seperti ini dikenal sebagai force majeure, sebuah klausul penting dalam kontrak yang kerap jadi penyelamat atau sumber perdebatan.
Force majeure, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai keadaan kahar, adalah kondisi luar biasa di luar kendali manusia yang membuat salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian.
Apa itu force majeure?
Force majeure adalah klausul dalam kontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena terjadi peristiwa di luar kendali, seperti bencana alam, perang, wabah penyakit, huru-hara, hingga kebijakan pemerintah yang drastis.
Tujuannya bukan untuk membebaskan begitu saja dari tanggung jawab, tapi untuk mengatur bagaimana kedua belah pihak menyikapi situasi yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi mustahil atau sangat sulit.
Contoh kejadian force majeure:
Banjir besar atau gempa bumi yang merusak fasilitas produksi
Pandemi yang menyebabkan pembatasan mobilitas atau penutupan operasional
Konflik bersenjata atau embargo internasional
Pemogokan massal yang tidak bisa dihindari
Kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis kondisi hukum
Apa yang harus diatur dalam klausul force majeure?
1. Definisi force majeure
Penting untuk merinci jenis kejadian apa saja yang termasuk dalam force majeure agar tidak menimbulkan tafsir ganda.
2. Kewajiban memberi pemberitahuan
Pihak yang terdampak biasanya diwajibkan memberi tahu pihak lainnya dalam waktu tertentu setelah kejadian terjadi.
3. Dampak terhadap kewajiban kontrak
Klausul ini harus menjelaskan apakah kewajiban ditunda, dikurangi, atau diakhiri jika force majeure berlangsung terlalu lama.
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
Menentukan siapa yang menanggung kerugian, bagaimana status pembayaran, dan apakah kontrak akan tetap berlaku.
Apakah force majeure otomatis berlaku?
Tidak selalu. Meskipun prinsip force majeure diakui dalam hukum, pengadilan biasanya akan merujuk pada klausul kontrak yang ditandatangani. Oleh karena itu, mencantumkan klausul force majeure secara eksplisit sangat disarankan dalam setiap perjanjian bisnis.
Jika tidak dicantumkan, maka beban pembuktian akan lebih berat bagi pihak yang merasa terhambat oleh keadaan luar biasa tersebut.
Kapan force majeure tidak berlaku?
Force majeure tidak bisa digunakan sebagai alasan jika:
Kegagalan terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak terkait
Kejadian sebenarnya bisa diprediksi atau dicegah
Peristiwa tidak memengaruhi pelaksanaan kontrak secara signifikan
Force majeure adalah pengingat bahwa meski kontrak disusun dengan rapi, hidup tetap penuh ketidakpastian. Klausul ini menjadi jaring pengaman bagi kedua belah pihak agar tetap adil dan profesional dalam menghadapi kejadian luar biasa.
Bagi para pelaku usaha, kontraktor, pemilik proyek, hingga pengusaha kecil sekalipun, memahami klausul force majeure bukan hanya penting secara hukum, tapi juga strategis untuk menjaga keberlanjutan kerja sama di tengah badai tak terduga.***
