MENTARI NEWS— Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan Gema Puan menilai 90% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan, namun masih ada 10% catatan penting yang memerlukan evaluasi serius dan tindakan tegas dari Presiden. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ridwan 98, Ketua Umum Gema Puan, dalam konferensi pers yang digelar di Bandar Lampung, Senin (20/10/2025).
Menurut Ridwan, 10% catatan negatif tersebut mencakup tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian Presiden untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas pemerintahan.
1. Peristiwa Agustus Kelam: Misteri yang Belum Terungkap
Ridwan menyebut salah satu isu krusial adalah Peristiwa Agustus Kelam, yang diduga terjadi secara terencana (by design). Hingga kini, aktor intelektual di balik peristiwa tersebut belum terungkap, dan langkah hukum terhadap para pelaku utama masih belum jelas. Gema Puan menekankan bahwa pemerintah harus transparan dalam menangani kasus ini, agar masyarakat yakin hukum berlaku tanpa diskriminasi dan integritas pemerintahan tetap terjaga.
2. Program MBG: Masalah Makan Bergizi Gratis
Program unggulan Presiden, MBG (Makan Bergizi Gratis), sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, sejumlah insiden keracunan massal terjadi di berbagai daerah, melibatkan ribuan siswa. Hingga saat ini, belum ada tindakan hukum tegas terhadap yayasan atau pengelola yang bertanggung jawab atas distribusi makanan tersebut. Ridwan menekankan, pemerintah harus menegakkan akuntabilitas penuh, mulai dari pengawasan produksi hingga distribusi makanan, agar kejadian serupa tidak terulang.
3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden
Selain itu, Gema Puan menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembantu Presiden, termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris. Ridwan menegaskan bahwa semua pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan harus loyal, profesional, dan tunduk penuh kepada Presiden Prabowo, bukan menjadi “titipan” pihak lain. “Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan,” tegas Ridwan, menekankan pentingnya integritas dan kesetiaan pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Kritik Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Ridwan menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk permusuhan atau penurunan semangat, melainkan tanggung jawab moral sebagai relawan yang mendukung pembangunan bangsa. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang,” ujarnya. Menurut Ridwan, kritik konstruktif justru dihargai Presiden, karena menjadi bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Langkah Tindak Lanjut yang Diharapkan
Gema Puan mendesak agar ketiga isu ini segera ditindaklanjuti:
- Peristiwa Agustus Kelam harus diusut tuntas dengan transparansi penuh.
- Program MBG harus diperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya.
- Pembantu Presiden dievaluasi secara profesional, memastikan loyalitas dan integritas pejabat.
Ridwan menambahkan, langkah-langkah ini penting untuk mengurangi potensi kekecewaan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan demikian, catatan 10% tersebut tidak menjadi noda permanen dalam sejarah kepemimpinan Presiden Prabowo.***
