MENTARI NEWS– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (24/8/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa politik seharusnya tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, melainkan alat untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Menurutnya, harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kualitas pendidikan yang baik sangat bergantung pada regulasi serta kebijakan politik yang tepat.
“Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya kolaborasi seluruh pihak. Politik yang sehat harus melahirkan keputusan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.
Gubernur Mirza menyoroti fakta bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan serius. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi pendidikan juga belum menggembirakan, di mana hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Ironisnya, dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana setiap tahun, hanya tiga persen yang benar-benar bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja,” jelas Mirza.
Selain masalah pendidikan, ia juga menyinggung sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Menurutnya, mayoritas gabah hasil panen petani justru keluar daerah, sehingga masyarakat Lampung harus membeli beras dengan harga yang lebih mahal. Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor gabah yang pernah diterapkan terbukti mampu menghidupkan kembali penggilingan padi di desa.
“Distribusi hasil pertanian harus diatur dengan baik. Petani jangan sampai dirugikan, dan masyarakat Lampung harus bisa merasakan manfaat dari hasil bumi yang melimpah,” tambahnya.
Gubernur Mirza juga menekankan bahwa pendidikan murah dan berkualitas adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia, termasuk Lampung, bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Namun, sebaliknya, bisa menjadi bencana apabila generasi muda tidak mendapatkan pendidikan layak dan akses pekerjaan.
“Pendidikan harus murah, dan kualitas pengajarannya harus bagus. Jika tidak, kita hanya akan menghasilkan generasi yang sulit bersaing, dan bonus demografi berubah menjadi masalah,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam memperjuangkan regulasi yang pro-rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak PKS dan seluruh partai politik di Lampung untuk bersama-sama membangun politik yang stabil dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Kolaborasi politik dan pemerintah adalah kunci untuk membawa Lampung keluar dari kemiskinan. Kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata,” tutupnya.
Dalam forum yang sama, Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, juga menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa politik harus menjadi jalan perjuangan untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar alat merebut kekuasaan.
“Politik adalah alat perjuangan. Setiap kebijakan yang lahir harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka,” ungkap Ade.
Ia menyoroti potensi besar Lampung di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang selama ini belum dioptimalkan. Menurutnya, tanpa adanya kebijakan yang adil, petani dan nelayan akan terus berada dalam posisi lemah. Karena itu, ia mendorong partai politik dan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kelompok-kelompok kecil di masyarakat.
Selain itu, Ade menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda Lampung melalui pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan kesempatan kerja yang layak. Menurutnya, jika bonus demografi gagal dimanfaatkan, generasi muda justru akan menjadi beban bagi pembangunan.
“Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi akan menjadi bencana. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama membangun generasi muda yang berdaya saing tinggi,” tegasnya.
Ade menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk menghadirkan politik yang solutif, bukan sekadar janji.
“Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan, agar Lampung lebih maju, rakyat lebih sejahtera, dan potensi daerah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.***
