MENTARI NEWS– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di provinsinya untuk memperketat pengawasan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak terjadi lagi kasus luar biasa (KLB) yang bisa membahayakan anak-anak penerima manfaat program tersebut.
Dalam arahannya di Bandarlampung, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilan program nasional ini. Ia meminta para kepala daerah untuk tidak sekadar menjalankan program secara administratif, tetapi benar-benar memastikan dapur MBG di setiap wilayah beroperasi sesuai prosedur kesehatan dan higienitas yang sudah ditetapkan.
“Saya mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota di Lampung untuk mengintensifkan pengawasan dapur MBG. Pastikan semua dapur benar-benar patuh terhadap standar operasional. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menyangkut keselamatan anak-anak kita,” tegas Gubernur Mirza dengan nada serius.
Sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan tujuh bulan lalu, Provinsi Lampung tercatat sebagai salah satu daerah dengan pelaksanaan yang relatif tertib. Selama periode awal, jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan tanpa adanya laporan KLB. Namun, pada Agustus hingga September 2025, Gubernur Mirza mengungkap adanya tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur baru yang belum sepenuhnya mengikuti SOP dengan benar.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Sistem dan mekanisme program sebenarnya sudah baik dan teruji. Yang menjadi masalah adalah ketidakdisiplinan pelaksana di lapangan. Ada tahapan yang diabaikan, ada prosedur yang tidak dijalankan sempurna, dan dampaknya bisa fatal,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan. Ia menyoroti pentingnya peran pengawasan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
“Setiap dapur harus diawasi secara rutin. Tidak cukup hanya satu kali inspeksi. Pemerintah desa, puskesmas, hingga dinas kesehatan harus aktif melakukan pemantauan harian dan memastikan bahan baku, proses pengolahan, serta distribusi makanan sesuai SOP,” ujar Mirza.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang diterima anak-anak di sekolah. Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pelatihan kepada pengelola dapur dan penyedia bahan makanan agar lebih memahami pentingnya prosedur kebersihan dan pengolahan makanan bergizi yang aman.
Selain itu, Gubernur menyoroti bahwa pengawasan dapur MBG juga sejalan dengan konsep *circular economy* yang tengah digalakkan pemerintah provinsi. Menurutnya, pengelolaan limbah dapur seperti sisa bahan makanan dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sehingga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat sekitar.
“Kalau semua dapur MBG bisa menjalankan konsep ekonomi sirkular, maka tidak hanya anak-anak yang mendapatkan makanan sehat, tapi juga lingkungan sekitar menjadi lebih lestari dan produktif,” ungkapnya.
Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen Gubernur Lampung dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program Makan Bergizi Gratis. Ia menekankan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sekaligus investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Kesalahan kecil dalam pengelolaan dapur bisa berakibat besar. Karena itu, semua pihak harus serius. Kita bukan hanya bicara tentang angka dan laporan, tapi tentang masa depan anak-anak kita,” tutup Mirza.***
