MENTARI NEWS- Setiap tahun, pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah. Dari podium-podium pidato kenegaraan hingga dokumen-dokumen resmi, kata “pemerataan pembangunan” terus digaungkan. Namun, ketika kita menengok ke pelosok negeri—di ujung pulau, di lereng pegunungan, atau di perbatasan negara—pertanyaan besar muncul: benarkah pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal adalah komitmen nyata, atau sekadar wacana yang tak pernah sampai?
Potret Ketimpangan Infrastruktur
Indonesia bukan hanya Jakarta, Surabaya, atau Bali. Ribuan desa di pelosok Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Maluku masih berjuang mendapatkan akses dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan internet. Di banyak tempat, anak-anak masih harus berjalan kaki berjam-jam di jalan berlumpur untuk bisa sekolah. Petani dan nelayan kesulitan memasarkan hasil karena tak ada akses logistik memadai.
Sementara kota-kota besar terus dihiasi proyek-proyek prestisius—bandara megah, jalan tol, hingga pusat perbelanjaan—daerah tertinggal justru kerap dianaktirikan.
Antara Janji dan Realita
Pemerintah memang punya program pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan. Banyak proyek yang terbengkalai, kualitas infrastruktur yang rendah, atau malah tidak berkelanjutan. Tak sedikit pula anggaran yang menguap karena lemahnya pengawasan dan praktik korupsi di lapangan.
Ironisnya, pembangunan kadang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Jalan dibangun, tapi tak terhubung ke pasar. Jembatan dibangun, tapi tak ada akses transportasi pendukung. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun justru tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.
Pembangunan Seharusnya Membuka Akses, Bukan Menambah Jurang
Tujuan utama pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seharusnya adalah membuka keterisolasian dan menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Ketika infrastruktur dibangun tanpa mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal, maka yang terjadi hanya pemborosan dan ketimpangan yang makin melebar.
Keadilan pembangunan bukan soal jumlah proyek, tapi siapa yang merasakan manfaatnya. Tanpa pemerataan yang menyentuh akar, pembangunan hanya akan jadi wajah baru dari ketidakadilan lama.
Perlu Kemauan Politik dan Pengawasan Kuat
Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal butuh lebih dari sekadar anggaran—ia butuh keberpihakan nyata. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi, memastikan perencanaan melibatkan masyarakat lokal, dan pengawasan dilakukan secara transparan. Selain itu, penguatan kapasitas lokal—baik tenaga kerja, teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur—harus jadi bagian dari strategi jangka panjang.
Pembangunan di daerah tertinggal tidak boleh hanya menjadi paragraf manis dalam dokumen perencanaan. Ia harus menjelma menjadi jembatan sungguhan, jalan yang menghubungkan harapan, dan sarana yang membuka masa depan. Jika tidak, maka semua itu hanya akan menjadi wacana—yang mengendap di kertas, tak pernah benar-benar menjejak di tanah.***
