MENTARI NEWS- Lampung Tengah kembali diguncang gejolak politik dan hukum setelah rentetan kasus korupsi menjerat pejabat daerahnya. Di tengah badai ini, perhatian publik kini tertuju pada satu sosok yang dianggap masih berdiri tegak: Komang Koheri, Wakil Bupati Lampung Tengah yang dikenal sebagai pengusaha beras berdarah Bali. Muncul pertanyaan besar: mampukah ia menjaga stabilitas layanan publik, ekonomi, dan pembangunan di tengah krisis struktural yang kian dalam?
Komang Koheri bukan nama baru dalam dinamika politik Lampung. Ia merupakan kader PDI Perjuangan yang telah lama berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian, terutama sebagai pelaku usaha beras. Di saat bupati dan jajaran pimpinan daerah tersandung kasus hukum, Komang justru menjadi satu-satunya figur yang dinilai masih mampu menjalankan roda pemerintahan.
Situasi memanas sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada 9 hingga 11 Desember 2025. Ardito diduga menerima gratifikasi fee proyek yang kemudian dipakai untuk melunasi utang kampanye Pilkada 2024. Kasus ini tidak hanya memukul wibawa pemerintahan daerah, tetapi juga menimbulkan keguncangan serius dalam stabilitas birokrasi.
Belum selesai dengan kasus Ardito, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, juga terseret dalam dugaan pelanggaran proses rekrutmen 387 tenaga honorer di Kota Metro. Ia telah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Lampung pada 8 Desember 2025. Meski masih dalam tahap penyelidikan, kasus ini berpotensi mengganggu kinerja Sekda yang seharusnya menjadi tulang punggung administrasi pemerintah.
Situasi tersebut menimbulkan kekosongan figur kepemimpinan yang benar-benar bisa fokus. Praktis, Komang Koheri menjadi pejabat tertinggi yang masih dinilai bersih dari skandal dan mampu menjalankan amanah undang-undang. Namun tantangan yang menunggu di depan tidaklah ringan.
Lampung Tengah tengah menghadapi krisis struktural yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam lebih dari satu dekade, sudah tiga bupati di daerah ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi: Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan kini Ardito Wijaya. Pola ini memperlihatkan adanya budaya penyimpangan kekuasaan yang mengakar dan tidak mudah dibongkar.
Di tengah kondisi seperti ini, Komang Koheri memegang peran sentral. Sebagai Wakil Bupati yang memiliki latar belakang akademik ekonomi dan pengalaman sebagai pengusaha, ia diharapkan mampu menstabilkan iklim investasi, menjaga jalannya layanan publik, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Lampung Tengah. Ia juga dituntut untuk memastikan proyek pembangunan tetap berjalan tanpa dicemari kepentingan kelompok tertentu.
Pertanyaan besarnya kini adalah: apakah Komang Koheri cukup kuat menghadapi tekanan politik, jebakan birokrasi lama, serta ekspektasi publik yang kian tinggi? Mampukah ia menjadi pemutus mata rantai korupsi yang telah lama membelit Lampung Tengah?
Di atas semua itu, publik menginginkan satu hal: kepemimpinan yang bersih, kuat, dan mampu mengangkat kembali martabat daerah yang berulang kali tercoreng oleh kasus rasuah. Mata masyarakat kini tertuju pada Komang Koheri, menunggu apakah ia akan menjadi solusi atau justru babak baru dalam lingkaran masalah yang tak kunjung berakhir.***
