MENTARI NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus ini dinilai memiliki arti strategis karena akan menghasilkan data dasar yang lengkap mengenai kondisi perekonomian di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung, sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Swiss-Belhotel, Kamis (28/8/2025), menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pengumpulan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami punya sumber daya, BPS punya sumber daya, mungkin kompetensinya agak berbeda tetapi kita sama-sama pemerintah. Kita sadar data itu penting, seluruh sumber daya BPS dan sumber daya pemerintah bisa kita gerakkan bersama-sama,” ujar Ganjar Jationo.
Ia menambahkan, proses sosialisasi SE2026 harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan hingga ke tingkat desa. Hal ini diperlukan agar setiap warga, termasuk pelaku usaha kecil, menengah, maupun mikro, memahami pentingnya peran mereka dalam memberikan data yang benar dan lengkap. Data yang valid akan sangat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, termasuk program pengembangan ekonomi rakyat, pemberdayaan UMKM, hingga penataan sektor usaha berbasis digital.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian. Cakupan SE2026 meliputi semua unit usaha, mulai dari skala besar, menengah, kecil, hingga usaha mikro dan informal.
Sensus ini akan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Lampung. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup informasi umum terkait jumlah dan jenis usaha, tetapi juga memperhatikan perkembangan ekonomi digital yang saat ini semakin pesat. Selain itu, integrasi data spasial dan aspek keberlanjutan juga menjadi bagian penting dari SE2026, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
BPS menargetkan SE2026 menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional, termasuk untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk Lampung, hasil sensus akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi lokal, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi pengembangan ekonomi yang lebih berdaya saing.
Ganjar Jationo juga mengingatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, terutama pelaku usaha, merupakan kunci sukses SE2026. “Sensus bukan hanya soal angka, melainkan tentang gambaran nyata kehidupan ekonomi kita. Dengan data yang akurat, Lampung bisa membangun arah kebijakan yang lebih tepat, berkelanjutan, dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.
Dengan persiapan yang matang, dukungan lintas sektor, serta keterlibatan penuh masyarakat, Lampung optimis dapat menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta daya saing di tingkat nasional maupun global.***
