MENTARI NEWS– Pemerintah daerah Lampung Selatan tengah berada di persimpangan penting terkait arah pembangunan daerah. Pilihan antara mengembangkan sektor pariwisata mewah yang menyasar kalangan atas atau memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi kesejahteraan masyarakat sehari-hari menjadi sorotan utama.
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (DPD LPKSM-GML) menekankan perlunya peninjauan ulang kebijakan pembangunan yang saat ini cenderung berat ke pariwisata eksklusif. Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, menyatakan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi investor atau segelintir kalangan ekonomi atas.
Fenomena Pariwisata Mewah Yang Kian Eksklusif
Husni Piliang menyoroti tren pembangunan pariwisata yang kini mengarah pada destinasi premium. Resort pantai mewah, glamping dengan fasilitas berkelas, dan kafe estetik dengan harga tinggi muncul di berbagai wilayah, namun akses bagi masyarakat lokal dengan daya beli terbatas hampir mustahil. Menurut Husni, pariwisata seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, bukan menciptakan sekat sosial dan ekonomi.
“Bagaimana kesejahteraan bisa meningkat jika masyarakat sendiri tidak mampu menikmati hasil pembangunan? Pariwisata harus inklusif, merangkul semua warga, dan memberdayakan masyarakat lokal, bukan hanya untuk segelintir orang yang memiliki modal besar,” tegas Husni. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata turut menjadi sorotan. Hal ini menyebabkan sebagian besar potensi ekonomi dari UMKM lokal tidak terserap secara optimal.
Dampak Infrastruktur Jalan Buruk: Beban Berat Bagi Rakyat
Di sisi lain, kondisi jalan yang rusak parah di pedesaan dan jalur penghubung antar kecamatan menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jalan berlubang, berlumpur saat musim hujan, dan beberapa ruas jalan yang putus membuat distribusi barang dan jasa terganggu. Petani kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar, pedagang kecil menanggung biaya transportasi tinggi, anak-anak kesulitan ke sekolah, dan pasien darurat menghadapi risiko keterlambatan akses kesehatan.
“Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keadilan sosial, pemerataan kesempatan ekonomi, dan akses dasar bagi seluruh warga. Jalan rusak juga meningkatkan risiko kecelakaan dan biaya perawatan kendaraan masyarakat,” jelas Husni Piliang. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang merata adalah fondasi utama agar ekonomi lokal bisa bergerak lebih optimal dan masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan daerah.
Desakan Untuk Pembangunan Yang Berpihak Pada Rakyat
Menanggapi kondisi ini, DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang alokasi anggaran pembangunan. Organisasi ini merekomendasikan agar pembangunan jalan dan infrastruktur dasar diprioritaskan secara proporsional, sambil tetap mendorong pengembangan pariwisata yang berpihak pada masyarakat lokal.
Pariwisata berbasis komunitas, melibatkan UMKM, homestay, dan atraksi budaya yang dikelola warga, diyakini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan, dan adil. Destinasi wisata yang terjangkau akan memungkinkan masyarakat menikmati manfaat langsung sekaligus membuka peluang ekonomi yang luas.
LPKSM-GML menegaskan bahwa pembangunan yang adil dan merata adalah kunci menuju kesejahteraan sejati bagi seluruh warga Lampung Selatan. Pemerintah diharapkan mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan semua warga, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki modal besar.***
