MENTARI NEWS– Kontroversi kembali melanda Partai NasDem menyusul pernyataan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dan kader partai, yang menyebut istilah “orang tolol sedunia” kepada siapa saja yang mengusulkan pembubaran DPR. Ucapan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai pihak karena dianggap menodai sejarah politik Indonesia dan menghina jejak dua tokoh besar bangsa, yakni Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sejarawan dan pengamat politik menekankan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni menunjukkan ketidakpahaman terhadap konteks sejarah. Seperti diketahui, Soekarno pada 5 Maret 1960 mengambil langkah berani dengan membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Keputusan tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana presiden harus mengambil langkah luar biasa demi stabilitas politik dan pembangunan bangsa.
Sementara itu, Gus Dur pada 23 Juli 2001 juga mengambil keputusan penting dengan mengeluarkan Maklumat Presiden yang membekukan MPR dan DPR RI. Langkah ini diambil dalam konteks krisis politik pasca lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan eksekutif dan menegaskan kembali urgensi tindakan tegas untuk menyelamatkan integritas lembaga legislatif. Meski konteks Gus Dur berbeda dengan Soekarno, sejarah mencatat bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari dinamika demokrasi yang kompleks.
Banyak pihak menilai bahwa pernyataan Ahmad Sahroni tidak hanya bersifat sembrono, tetapi juga merendahkan nilai-nilai sejarah dan perjuangan demokrasi Indonesia. Pengamat politik, akademisi, hingga tokoh masyarakat menekankan pentingnya NasDem untuk menunjukkan sikap tegas agar partai tetap dihormati dan wibawanya terjaga. Tidak cukup hanya menonaktifkan sementara, keputusan tegas berupa pemecatan dinilai perlu agar NasDem menunjukkan konsistensi dalam menegakkan etika politik dan menghormati sejarah bangsa.
Tekanan publik kian meningkat melalui media sosial, forum diskusi, dan pernyataan resmi organisasi masyarakat sipil. Warga negara menyoroti bahwa seorang pejabat publik harus mampu memahami sejarah politik, menghormati proses demokrasi, dan berbicara dengan tanggung jawab. Pernyataan yang menyinggung jejak Soekarno dan Gus Dur dianggap mencederai marwah politik nasional dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap partai.
Sejumlah tokoh politik senior menekankan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi NasDem untuk menegakkan disiplin partai dan memastikan kadernya memahami nilai sejarah serta kontribusi para pendahulu bangsa. “Ini bukan hanya soal ucapan, tapi soal tanggung jawab moral dan etika politik. Jika NasDem serius menjaga wibawa dan menghormati sejarah, langkah pemecatan Ahmad Sahroni menjadi keharusan,” kata seorang pengamat politik di Jakarta.
Dengan fakta sejarah dan tekanan publik yang terus menguat, banyak pihak kini menunggu keputusan NasDem. Publik menuntut agar partai mengambil langkah yang tegas, transparan, dan tidak menimbulkan keraguan tentang komitmen partai terhadap etika politik, demokrasi, dan penghormatan terhadap warisan bangsa.***
