MENTARI NEWS- Di tengah gejolak harga bahan pokok, perubahan iklim ekstrem, dan krisis pangan global akibat geopolitik dunia, isu ketahanan pangan nasional kembali menjadi sorotan utama. Pemerintah RI telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pertanyaannya tetap menggantung: sudah seberapa nyata langkah yang diambil?
Ketahanan Pangan: Isu Strategis, Bukan Sekadar Logistik
Ketahanan pangan bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras di pasar. Ia mencakup banyak aspek: kedaulatan petani, distribusi yang adil, kecukupan gizi masyarakat, penguatan cadangan pangan, hingga pengaruh kebijakan luar negeri terhadap ekspor-impor bahan pokok.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian telah meluncurkan sejumlah program strategis, seperti pengembangan food estate, peningkatan produktivitas padi, jagung, dan kedelai, serta penguatan distribusi lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog. Namun di lapangan, ketimpangan masih nyata.
Petani Belum Sepenuhnya Dilibatkan
Banyak program pangan yang dianggap “top-down” dan tidak menjawab kebutuhan mendasar petani. “Kami sering dijanjikan benih dan pupuk bersubsidi, tapi yang datang sering terlambat dan kualitasnya tak selalu baik,” kata Pak Darto, petani padi dari Sragen.
Lebih dari itu, tantangan iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan kini makin sering terjadi, mempengaruhi masa tanam dan hasil panen. Ketahanan pangan seharusnya juga dibarengi dengan kebijakan perlindungan iklim, irigasi berkelanjutan, dan asuransi pertanian yang benar-benar berfungsi.
Impor Masih Jadi Pilihan Cepat
Di saat harga beras atau bawang melonjak, kebijakan impor kerap diambil sebagai solusi instan. Padahal, ketergantungan terhadap pangan luar negeri dalam jangka panjang justru menggerus kemandirian nasional. “Impor memang bisa menstabilkan harga jangka pendek, tapi efeknya petani lokal rugi dan enggan tanam kembali,” ujar analis pangan, Dr. Retno Wibowo.
Digitalisasi dan Inovasi: Harapan yang Belum Merata
Pemerintah mendorong digitalisasi pertanian dan kolaborasi dengan startup agritech untuk mendukung rantai pasok. Namun realitanya, baru sebagian kecil petani—terutama di wilayah Jawa—yang tersentuh teknologi ini. Di kawasan timur dan perdesaan terpencil, infrastruktur dan literasi digital masih jadi penghalang besar.
Masyarakat Sebagai Kunci
Di luar kebijakan pemerintah, ketahanan pangan juga butuh partisipasi aktif masyarakat: mulai dari memilih produk lokal, mendukung pasar tani, hingga gerakan urban farming dan pengelolaan sampah makanan. Ketahanan pangan bukan hanya urusan negara, tetapi tanggung jawab bersama.
Kesimpulan: Saatnya Konsistensi, Bukan Sekadar Komitmen
Pemerintah memiliki niat dan strategi. Tapi seperti kata pepatah, niat baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi retorika. Jika Indonesia sungguh ingin berdaulat dalam pangan, maka kebijakan harus berpihak pada petani, adil dalam distribusi, dan serius dalam inovasi.
Karena di balik sebutir nasi, ada kerja keras, harapan, dan masa depan sebuah bangsa.****
