MENTARI NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelaksanaan pendataan statistik ekonomi di Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung melalui sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada metode pendataan yang digunakan BPS, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat.
“Sensus Ekonomi ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha,” ujar Gubernur.
Menurutnya, keterlibatan tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di tingkat desa seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Para tokoh tersebut diharapkan mampu meyakinkan masyarakat bahwa seluruh data yang diberikan dalam proses sensus dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Gubernur menjelaskan, perkembangan ekonomi digital seperti meningkatnya aktivitas e-commerce dan UMKM berbasis teknologi membuat kebutuhan terhadap data yang lengkap, akurat, dan presisi semakin penting.
Data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah agar program yang disusun dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam memberikan perlindungan dan penguatan terhadap pelaku usaha lokal.
“Sensus ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi instrumen penting untuk merancang masa depan ekonomi Lampung agar lebih inklusif dan memiliki daya saing,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang diwakili H. Darussalam, S.H., M.H.
Kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mengawal keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 melalui semangat gotong royong dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026, sebanyak 18 tokoh dan perwakilan lembaga resmi dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.
Kepala BPS Provinsi Lampung Riswan Prasetyo mengatakan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus saat ini bukan lagi menemukan unit usaha, melainkan membangun keyakinan masyarakat agar mau memberikan informasi secara benar dan terbuka.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat sering kali tumbuh melalui figur yang memiliki kedekatan dan dipercaya oleh lingkungan sekitar.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari figur yang dipercaya masyarakat. Ketika tokoh agama, akademisi, dan pimpinan komunitas mengajak jemaah serta anggotanya, pintu kepercayaan akan terbuka lebar,” ujar Riswan.
Ia menegaskan, para Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 tidak diminta menjadi petugas sensus, melainkan menjadi penghubung yang membantu menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.
“Kami tidak meminta Bapak/Ibu menjadi petugas sensus, tetapi menjadi penyambung harapan dan penggerak kepercayaan publik,” tambahnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BPS, tokoh masyarakat, organisasi, akademisi, dan pelaku usaha, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi Lampung yang akurat sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.***
