MENTARI NEWS – Industri tapioka tengah menghadapi tantangan berat akibat anjloknya permintaan global sepanjang 2024–2025. Kondisi ini berdampak langsung terhadap harga singkong di tingkat petani, khususnya di Lampung sebagai sentra produksi terbesar. Harga singkong yang semula dipatok pemerintah Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen, kini banyak dipotong hingga 40 persen. Akibatnya, petani hanya menerima harga riil di kisaran Rp1.000–1.100 per kilogram.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Lampung, tetapi juga dirasakan di berbagai sentra produksi singkong nasional. Tren penurunan harga tepung tapioka (aci) memperburuk keadaan. Pada akhir 2024, harga aci masih bertahan di Rp5.600 per kilogram, namun kini jatuh menjadi sekitar Rp4.500 per kilogram, bahkan lebih rendah di beberapa daerah.
Lampung tercatat memiliki luas tanam ubi kayu mencapai 239.994 hektare dengan produksi 7,16 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 1,79 juta ton diolah menjadi tepung tapioka dengan nilai produksi mencapai Rp10,7 triliun. Dengan 67 industri tapioka tersebar di sembilan kabupaten, Lampung menjadi pusat produksi sekaligus episentrum rantai pasok nasional. Di Lampung Tengah saja terdapat 36 perusahaan, menjadikan daerah ini jantung industri tapioka Indonesia.
Beberapa perusahaan besar menjadi motor penggerak industri, seperti PT Budi Acid Jaya, PT Florindo Makmur, PT Umas Jaya Agrotama, PT Sungai Bungur Indo Perkasa, dan PT Bintang Lima Menggala. Kapasitas produksi salah satu pabrik, PT Sinar Pematang Mulia II di Lampung Tengah, bahkan mencapai 500 ton per hari atau setara 182.500 ton per tahun.
Namun, melemahnya permintaan global membuat pasokan menumpuk. Stok tepung tapioka di Lampung kini mencapai sekitar 400 ribu ton, sementara penyerapan pasar stagnan. Data Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand juga menunjukkan harga ekspor FOB Bangkok turun dari US\$568 per ton pada awal 2024 menjadi US\$405–450 per ton pada Agustus 2025. Kondisi global ini menekan harga singkong petani dalam negeri semakin tajam.
Di sisi regulasi, Instruksi Gubernur Lampung No. 2/2025 telah menetapkan harga singkong Rp1.350 per kilogram tanpa ukur kadar pati dengan potongan maksimal 30 persen. Namun, praktik di lapangan jauh berbeda, di mana petani hanya menerima harga Rp1.000–1.100 per kilogram dengan rafaksi hingga 40 persen.
Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Lampung, Helmi Hasanuddin, menilai harga singkong kemungkinan besar terus melemah hingga awal tahun depan. Menurutnya, solusi utama adalah memperkuat pola kemitraan konkret antara industri dan petani. “Petani singkong perlu menerapkan panca usaha tani dengan dukungan penuh dari pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. Ini penting agar kualitas hasil meningkat dan keberlanjutan industri tapioka terjaga,” ujar Helmi, Rabu (20/8/2025).
Helmi juga menyinggung diversifikasi ke jagung sebagai alternatif, namun menekankan perlunya ekosistem bisnis terintegrasi. “Diversifikasi ke jagung bisa dijalankan, tetapi harus berbasis eco region yang berkelanjutan. Perlu ada pengering skala kecamatan serta kemitraan dengan UMKM pakan dan peternak lokal agar tercipta sistem close loop bisnis. Bukan sekadar berpindah komoditas tanpa perencanaan,” tambahnya.
Pandangan berbeda datang dari Sekretaris Himpunan Perusahaan Tepung Tapioka Indonesia (HPPTI), Tigor Silitonga. Ia menilai penurunan tajam permintaan tapioka di sektor kertas akibat digitalisasi global menjadi penyebab utama. “Penggunaan kertas semakin berkurang karena pergeseran ke media elektronik. Dampaknya, permintaan tapioka juga menurun drastis dan petani ikut terimbas,” jelas Tigor.
Tigor menekankan pentingnya proteksi pasar dalam negeri. Menurutnya, pembatasan impor harus menjadi prioritas agar produk lokal memiliki ruang yang lebih luas. Ia juga menilai peningkatan produktivitas lewat kemitraan petani-industri lebih penting daripada mendorong diversifikasi secara besar-besaran. “Jagung memang punya peluang, tetapi membutuhkan perawatan ekstra serta rawan hama. Sementara singkong sudah menjadi budaya tanam masyarakat dan relatif lebih mudah dikelola,” ujarnya.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung Rp5.500 per kilogram, dengan target penyerapan Bulog hingga 1 juta ton pada 2025. Kebijakan ini memang memberi kepastian harga bagi petani yang mencoba rotasi tanaman, namun tidak serta merta menjamin keberlanjutan usaha tani singkong.
Baik MSI maupun HPPTI sepakat bahwa singkong tetap menjadi komoditas strategis Lampung. Solusi jangka panjang adalah memperkuat industri tapioka nasional melalui efisiensi produksi, peningkatan kualitas hasil tani, proteksi pasar domestik, serta pola kemitraan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, petani singkong Lampung diharapkan mampu bertahan menghadapi tekanan harga global sekaligus menjaga peran Lampung sebagai lumbung tapioka Indonesia.***
