MENTARI NEWS- Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah, politik identitas kembali menjadi topik hangat. Dalam setiap kontestasi pemilu, diskursus publik, hingga kebijakan pemerintahan, identitas berbasis etnis, agama, suku, bahkan wilayah kerap menjadi alat politik yang ampuh. Tapi sampai kapan hal ini bisa ditoleransi? Dan apa dampaknya bagi persatuan bangsa?
Apa Itu Politik Identitas?
Secara sederhana, politik identitas adalah praktik politik yang menjadikan identitas kelompok tertentu sebagai dasar utama perjuangan politik. Identitas ini bisa berupa agama, etnis, ras, gender, bahkan kelas sosial.
Pada dasarnya, politik identitas muncul dari kebutuhan akan representasi—ketika kelompok tertentu merasa terpinggirkan dalam sistem politik yang berlaku.
Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika politik identitas dijadikan alat untuk mendiskreditkan kelompok lain, memecah belah masyarakat, dan memperuncing perbedaan.
Antara Representasi dan Eksploitasi
Di sisi positif, politik identitas bisa membuka ruang demokrasi lebih luas bagi kelompok minoritas yang selama ini termarjinalkan. Mereka jadi punya suara, dan diakui keberadaannya dalam peta kekuasaan.
Tapi di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa identitas sering kali dipolitisasi secara berlebihan demi kepentingan elektoral. Dalam kondisi ini, bukan lagi soal kesetaraan, melainkan soal siapa yang bisa memobilisasi emosi kolektif dengan lebih efektif.
Dampak Politik Identitas yang Tak Terkendali
- Polarisasi Sosial – Masyarakat terbelah menjadi “kami” dan “mereka”. Diskusi publik menjadi penuh kecurigaan dan permusuhan.
- Radikalisme – Politik berbasis identitas kerap menjadi pintu masuk bagi paham radikal yang menolak perbedaan.
- Kerapuhan Demokrasi – Demokrasi sejatinya bertumpu pada ide dan gagasan. Ketika identitas menjadi satu-satunya alat kampanye, kualitas demokrasi pun menurun.
- Konflik Horizontal – Kasus seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu Nasional menunjukkan bagaimana sentimen identitas bisa memicu konflik antarwarga.
Tantangan: Merawat Kebhinnekaan
Indonesia dibangun di atas keberagaman. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” bukan sekadar jargon, tapi fondasi kebangsaan.
Politik identitas akan selalu ada. Yang harus dilakukan adalah mengelolanya secara bijak—mengakui perbedaan tanpa menjadikannya alat permusuhan.
Penting pula untuk mendorong pendidikan politik yang sehat, menguatkan literasi media, serta menghadirkan pemimpin yang tak hanya memikirkan suara, tapi juga masa depan bangsa.
Politik identitas bukan musuh, tapi pisau bermata dua. Bila digunakan untuk inklusi, ia bisa memperkuat demokrasi. Namun bila dipakai untuk polarisasi, ia bisa merusak sendi-sendi kebangsaan. Di tengah tantangan global dan domestik yang makin kompleks, Indonesia tak butuh pemecah, tapi pemersatu.***
