MENTARI NEWS– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, hadir dalam retreat nasional yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
Dalam agenda nasional ini, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung bersama 1.104 peserta yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. “Alhamdulillah bisa berkumpul bersama teman-teman Sekda dari seluruh Indonesia. Semoga forum ini menjadi wadah pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat membantu kepala daerah memajukan provinsi masing-masing,” ujar Marindo saat diwawancarai media, Minggu malam (26/10/2025).
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa meskipun mengikuti retreat, roda birokrasi di Lampung tetap berjalan lancar. “Masing-masing asisten sudah memiliki pembagian tugas yang jelas, baik Asisten I, II, maupun III. Dengan sistem kerja yang terstruktur, birokrasi tetap berjalan lancar,” imbuhnya. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan administrasi dan pelayanan publik di daerah meski pimpinan hadir di forum nasional.
Tujuan utama retreat ini adalah memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Marindo berharap, pengalaman dan wawasan yang diperoleh dalam forum ini dapat mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung agar implementasi pembangunan di provinsi berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya agenda ini sebagai upaya peningkatan kapasitas ASN di puncak karier mereka. “Sekda dan Kepala Bappeda adalah aparatur sipil negara yang berada di puncak birokrasi daerah. Retret ini penting agar mereka memiliki kapasitas, strategi, dan pemahaman menyeluruh untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional,” ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa retreat ini dirancang sebagai forum dialog interaktif antara kementerian/lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. “Kegiatan ini memastikan program di daerah dan pusat berjalan selaras, dari sisi perencanaan, pendanaan, hingga pelaksanaan. Forum ini juga menjadi sarana bagi Sekda dan Kepala Bappeda menyampaikan tantangan serta kebutuhan nyata di lapangan, terutama terkait efisiensi fiskal dan prioritas pembangunan nasional,” jelas Benni.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai retreat ini sebagai langkah strategis untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan dan memperkuat ekosistem investasi.
Forum ini juga membahas sinkronisasi program prioritas kementerian/lembaga dengan rencana pembangunan daerah, termasuk integrasi data perencanaan, evaluasi target pembangunan, dan optimalisasi alokasi anggaran. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah memastikan pembangunan daerah selaras dengan program strategis nasional, baik dari sisi kualitas, waktu, maupun anggaran, sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan atau hambatan pelaksanaan.
Selain itu, retreat ini menjadi momentum bagi para Sekda dan Kepala Bappeda untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, memetakan tantangan yang dihadapi daerah, serta merumuskan strategi kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Hadi menekankan, keberhasilan forum ini akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.***
