MENTARI NEWS— Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan, dengan target ambisius menembus satu digit pada tahun 2026. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) TKPK Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Sekretariat Pemkab Tanggamus, Kamis (9/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Agus menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi semata, melainkan mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkembang secara sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas strategis seluruh jajaran pemerintahan, lembaga terkait, serta masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan adalah bentuk nyata kepedulian sosial kita dan komitmen untuk membangun masa depan Tanggamus yang lebih baik dan sejahtera. Setiap program yang kita jalankan harus berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wabup Agus.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2024, angka kemiskinan tercatat 10,28%, turun dari 10,52% pada tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II 2025, angka tersebut kembali menurun menjadi 10,1%. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada akhir 2025 berada di angka 10,05%, dengan proyeksi penurunan lebih lanjut hingga 8,95% pada tahun 2030.
“Target-target ini menjadi pedoman utama dalam menyusun program dan kegiatan. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkab Tanggamus telah mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp219,53 miliar pada APBD Murni 2025. Anggaran ini meningkat menjadi Rp236,82 miliar dalam Perubahan APBD 2025, dengan penambahan signifikan di sektor kesehatan senilai Rp20 miliar untuk memperluas kuota PBI-BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
Hingga Triwulan III 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp105 miliar atau sekitar 44,34%, dengan capaian kinerja sebesar 45%. Masih terdapat sisa anggaran Rp131,8 miliar yang diharapkan segera direalisasikan agar manfaat program dapat langsung dirasakan masyarakat di seluruh pekon dan kecamatan.
“Semakin cepat program ini berjalan, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya. Jangan sampai dana mengendap tanpa memberikan dampak langsung,” tegas Wabup Agus.
Wabup Agus juga menekankan pentingnya sinergi antar-perangkat daerah. Setiap dinas yang memiliki program pengentasan kemiskinan, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon, harus bersinergi dan memastikan program dilaksanakan tepat sasaran.
“Peran aktif semua pihak sangat krusial. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan solusi berkelanjutan untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu, Wabup menekankan perlunya inovasi program berbasis teknologi dan data. Pemanfaatan sistem informasi kemiskinan dan monitoring berbasis digital menjadi kunci untuk memastikan setiap bantuan dan program sampai ke tangan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
“Data akurat dan pemantauan rutin akan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Ini adalah langkah penting agar pengentasan kemiskinan tidak hanya angka di statistik, tetapi terasa nyata di lapangan,” pungkas Wabup Agus Suranto.***
