DPP IMM Akhirnya Bersuara, Berikut Kajian Kritis Terhadap Fenomena Indonesia Terkini

DPP IMM Akhirnya Bersuara, Berikut Kajian Kritis Terhadap Fenomena Indonesia Terkini

September 25, 2019 Off By Redaksi Mentari News

MENTARI NEWS – Jakarta (25/09), Setelah sekian lama DPP IMM terdiam karena sikap aksi beberapa personelnya, bahkan ada yang mengatakan kekritisan DPP IMM sudah terenggut oleh pemerintah semenjak diajak semeja makan oleh pemerintah.

Gb. Screenshot Kajian Kritis Digital berkop resmi DPP IMM

Melalui edaran digital dengan berkop resmi DPP IMM, keluarkan kajian-kajian kekritisan tentang peristiwa kekinian yang terjadi di Indonesia. Dengan artikel digital berjumlah 17 halaman ini, ditandatangani ketua umum Najih Prastiyo dan Sekretaris Umum M Robbi Rodliyya K dengan dicap basah DPP IMM.

Di artikel digital dimulai dengan berjudul Kajian Kritis dan Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mempunyai 5 bagian diantaranya:

Bagian Kesatu tentang mengenal Dewan Perwakilan Rakyat

Di bagian ini, DPP IMM mengingtkan kembali amanah UUD 45 untuk DPR RI, dengan menyebutkan pasal 19, 20, 20A, 21, 22A dan 22 B. Setelah itu menyebutkan apa saja tugas, hak dan kewajiban anggota DPR RI.

Bagian Kedua, DPP IMM mengumpulkan beberapa Draf RUU yang bermasalah

Di artikel digital tersebut, DPP IMM menuliskan beberapa draft RUU yang dijadikan permasalahan. Diantaranya
1. RUU KUHP dengan pengusul DPR, berikut yanh dipermasalahkan DPP IMM di pasal 219, 241, 432, dan 418 pasal 1.
2. RUU Pertanahan diusulkan pemerintah. DPP IMM mempermasalahkan di keseluruhan pasal 26

3. RUU Pemasyarakatan diusulkan pemerintah. DPP IMM mempermasalahkan di pasal 7 dan 9 huruf C.

4. Revisi UU KPK diusulkan pemerintah dan DPR. DPP IMM mempermasalahkan di pasal 1 ayat 7, pasal 3, dan pasal 7.

5. RUU Penambangan Minerba diusulkan oleh DPR. DPP IMM mempermasalahkan di pasal 99 ayat 2.

Bagian Ketiga Pernyataan untuk DPR RI

Mengingat kewenangan DPR sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan UU, serta kajian atas RUU diatas, maka dengan ini DPP IMM menyatakan sikap resmi untuk DPR RI yaitu sebagai berikut:

  1. DPR RI tidak memaksakan diri untuk menetapkan RUU menjadi UU. Sebab, jika DPR hanya mengejar rampungnya RUU tanpa memperhatikan substansi dalam RUU, tentu akan merugikan pihak-pihak terkait.
  2. DPR RI harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Masukan dari masyarakat, institusi, dan lembaga diperlukan untuk
    memperkuat meluruskan draf RUU yang menuai lolemik. Jangan
    sampai RUU mengandung unsur-unsur diskriminasi atau merugikan masyarakat luas.
  3. DPR RI sebagai wakil rakyat harus mendengarkan dan mengakomodasi suara rakyat yang memberikan saran dan masukan
    atas perbaikan RUU yang mengandung pasal dan ayat kontroversial.
  4. DPR RI harus mewakili suara rakyat, bukan mewkili suara partai
    politik, golongan tertentu, ataupun pengusaha yang diuntungkan atas
    suatu pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.

Gb. Screenshot Kajian Kritis Digital bertandatangan dan bercap resmi DPP IMM

Bagian Keempat, Seruan DPP IMM ke IMM se Indonesia.

IMM sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan elemen bangsa harus memberikan pandangan kritis kepada DPR RI dan Pemerintah RI atas polemik yang muncul di tengah masyarakat. Bahwa segala bentuk ketidakadilan yang diakibatkan oleh RUU harus ditolak dengan nyata dan tegas. Untuk menjadi pertimbangan bagi Pimpinan IMM se-Indonesia, DPP IMM menyatakan imbauan sebagai berikut

  1. Kader IMM (mulai dari PK, PC, hingga DPD) diimbau melakukan
    kajian kritis terhadap pasal dan ayat dalam RUU yang menuai polemik (RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan Revisi UU KPK).
  2. Kader IMM harus menuntut perbaikan, penundaan, atau pembatalan
    penetapan pasal atau ayat dalam RUU yang mengandung pasal diskriminatif, merugikan rakyat, dan tidak sejalan dengan UUD dan nilai-nilai Pancasila.
  3. Kader IMM diimbau melakukan respons kritis dan bijak melalui aksi
    demontrasi, sebagai bentuk protes dan penolakan IMM se-Indonesia terhadap pasal atau ayat RUU yang disinyalir bermasalah dan merugikan masyarakat.
  4. Kader IMM dapat melakukan protes melalui media digital (tulisan, flyer, video, dan bentuk lainnya) dengan mengonsolidasikan secara massif gerakan media sosial. Segala unggahan media sosial harus menyertakan tagar #IMMbergerak, #IMMmengawalRUU, #IMMmenolakRUU, #DPRbatalkanRUUjahat.
  5. Kader IMM yang melakukan aksi demontrasi atau protes melalui media digital harus memperhatikan kondusivitas massa, dilakukan dengan santun, bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, serta memperhatikan keselamatan kader, dan tidak melakukan perusakan dan merugikan kader atau organisasi.