Konflik Tanah Bakung Udik Memanas, LBH Angkat Suara Daerah|May 5, 2026by Melda MENTARI NEWS- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengecam keras tindakan TNI
Penguatan SPIP, BPN Pringsewu Dorong Pelayanan Publik Lebih Optimal Daerah|May 5, 2026by Melda MENTARI NEWS- Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu menerima kunjungan Tim Biro Organisasi dan
Kantor Pertanahan Tanggamus Mantapkan Langkah Menuju Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas Daerah|April 30, 2026by Melda MENTARI NEWS- Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus mengikuti kegiatan pendampingan pembangunan Zona Integritas
Target LP2B Digenjot, Pemerintah Perketat Perlindungan Lahan Pertanian Daerah|April 3, 2026by Melda MENTARI NEWS- Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan
Pengelolaan Arsip Pertanahan Diperkuat demi Kepastian Hukum Aset Masyarakat Daerah|February 27, 2026by Melda MENTARI NEWS- Upaya penguatan tata kelola arsip pertanahan di era digital memasuki
Sertipikat Hak Pakai Diserahkan, SLB Negeri Pringsewu Dapat Kepastian Hukum Daerah|February 2, 2026by Melda MENTARI NEWS- Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Pakai kepada
HGU Sugar Group Dicabut, LADAM Soroti Dugaan Cacat Hukum Daerah|January 25, 2026by Melda MENTARI NEWS- Pencabutan Sertifikat Hak Guna Usaha seluas 85.244,95 hektare milik PT
Kolaborasi Pemerintah Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Jatim Daerah|December 14, 2025by Melda MENTARI NEWS— Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Percepat Penyelesaian Masalah Tanah dan Ruang, Menteri Nusron “Geruduk” Sulsel Bahas 6 Poin Krusial Penghambat Pembangunan Daerah|November 16, 2025by Melda MENTARI NEWS— Upaya percepatan penyelesaian persoalan tanah dan penataan ruang kembali menjadi
BPN Pringsewu Lantik Ketua Tim Ajudikasi PTSL 2025: Target 1.000 Sertipikat Rampung Sebelum Akhir Tahun! Daerah|October 22, 2025by Melda MENTARI NEWS— Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat legalisasi
