STPN Tekankan Integrasi Ilmu Hukum, Pemetaan, dan Tata Ruang dalam Kurikulum Kedinasan Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Seiring kompleksitas pembangunan di Indonesia, kebutuhan akan sumber daya manusia
12.836 Peserta Terkendala Verifikasi, Akses Masuk SMA Negeri di Lampung Dipertanyakan Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi
Dinsos Tanggamus Ungkap Rincian Bantuan ATENSI Rp1 Miliar Lebih dari Kemensos RI Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., secara resmi
Pemprov Lampung Siapkan Desa Budaya dan Wisata Adat untuk Dukung Pelestarian Tradisi Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga
Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Reforma Agraria Demi Kurangi Ketimpangan Penguasaan Tanah Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah melalui skema hak
PGRI Lampung Gelar Konkerprov II, Lima Ibunda Guru Kabupaten Resmi Dikukuhkan Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Ibunda Guru Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melantik dan
Menuju Indonesia Emas 2045, Lampung Susun Strategi Pembiayaan Inovatif Bersama BI dan OJK Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin Rapat Pembahasan Implementasi
Pemprov Lampung Dukung Solusi Nasional untuk PPPK dan Tenaga Non-ASN Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat
JPU Beberkan Alasan Tuntut Budi Kurniawan 10 Tahun Penjara dalam Kasus PT LEB Hukum & Kriminal|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Komisaris dan Direksi PT LEB mendengarkan tuntutan JPU Kejati Lampung
Bupati Egi Dukung Kebijakan ASN yang Adaptif dan Berpihak pada Daerah Daerah|June 9, 2026by Melda MENTARI NEWS- Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat