MENTARI NEWS- Ketika konsep otonomi daerah resmi diterapkan lewat reformasi pasca-1998, harapan besar disematkan: pembangunan yang lebih merata, pelayanan publik yang lebih responsif, dan masyarakat yang lebih sejahtera. Namun, dua dekade lebih berlalu, pertanyaan yang mengusik masih menggema: apakah otonomi daerah benar-benar mendekatkan kesejahteraan pada rakyat, atau justru membuka ruang baru bagi elite lokal untuk memperkuat kekuasaan?
Otonomi yang Menjanjikan
Secara teori, otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Idealnya, kebijakan yang lahir dari daerah akan lebih akurat dalam menjawab masalah lokal ketimbang keputusan yang seragam dari pusat.
Desentralisasi fiskal pun membuka peluang daerah untuk mengelola anggaran lebih besar. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Desa, semua diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Kenyataan di Lapangan: Tak Selalu Manis
Sayangnya, praktik otonomi tidak selalu sejalan dengan teorinya. Banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat, belum berhasil menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Lebih parah lagi, korupsi di tingkat lokal justru meningkat. Laporan KPK menunjukkan banyak kepala daerah terjerat kasus rasuah, dari suap proyek hingga jual-beli jabatan.
Fenomena “dinasti politik” pun tumbuh subur. Anak, istri, hingga kerabat dekat kepala daerah bergiliran mencalonkan diri dalam pemilu lokal. Alih-alih memperkuat demokrasi partisipatif, otonomi daerah di beberapa tempat justru menciptakan kerajaan-kerajaan kecil dengan kekuasaan yang sulit dipantau.
Di Antara Harapan dan Kepentingan
Namun, bukan berarti semua daerah gagal. Beberapa daerah berhasil menunjukkan bagaimana otonomi bisa dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi layanan publik, seperti pelayanan satu pintu, digitalisasi administrasi, hingga program berbasis partisipasi warga.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa kunci utama keberhasilan otonomi bukan hanya soal sistem, tapi juga soal integritas dan kapasitas pemimpin lokal serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Rakyat sebagai Pengawas, Bukan Penonton
Otonomi daerah memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat. Sayangnya, partisipasi publik masih minim. Banyak warga belum menyadari bahwa mereka punya hak untuk mengawasi anggaran, bertanya soal kebijakan, hingga menolak praktik KKN. Ketiadaan budaya kritis dan transparansi menyebabkan elite lokal bisa bermain leluasa tanpa tekanan.
Penutup: Evaluasi Bukan Pembatalan
Otonomi daerah bukan harus dihapus, tetapi dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah pusat perlu memperkuat sistem pengawasan dan memperjelas batas antara kewenangan dan tanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan agar tidak sekadar menjadi penonton dalam arena kekuasaan lokal.
Karena otonomi sejatinya bukan hanya soal desentralisasi wewenang, tapi juga distribusi keadilan—dan itu hanya mungkin jika rakyat ikut serta, bukan diam saja.***
