MENTARI NEWS- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan, tetapi juga menyangkut hak keuangan dan fasilitas negara setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah Gibran tetap berhak memperoleh pensiun, rumah kediaman, kendaraan negara, serta fasilitas kesehatan sebagai mantan Wakil Presiden.
Pertanyaan serupa juga relevan apabila seorang Wakil Presiden diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment. Apakah pemberhentian melalui proses tersebut otomatis menghilangkan seluruh hak yang melekat pada mantan pejabat negara?
Jawabannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Kedua peraturan tersebut membedakan hak mantan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan pemberhentian dari jabatannya.
UU Nomor 7 Tahun 1978 Mengatur Hak Mantan Wakil Presiden
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima.
Ketentuan ini juga menegaskan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun. Dengan demikian, hak pensiun tidak semata-mata ditentukan oleh apakah seorang Wakil Presiden telah menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun.
Selain pensiun, Pasal 7 mengatur sejumlah fasilitas administratif dan pembiayaan bagi mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden, meliputi:
- Tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
- Biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
- Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Sementara itu, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan bermotor milik negara berikut pengemudinya.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa pensiun bulanan, tetapi juga mencakup sejumlah pembiayaan dan fasilitas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Bagaimana Jika Gibran Mengundurkan Diri?
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Presiden Prabowo menyatakan telah menerima dan menghormati keputusan tersebut. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dari sisi hak keuangan mantan Wakil Presiden, terdapat ketentuan yang secara khusus menjawab persoalan pengunduran diri tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian dengan hormat mencakup beberapa keadaan, salah satunya berhenti atas permintaan sendiri.
Artinya, pengunduran diri seorang Wakil Presiden atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat penetapan lain yang mengubah status hukumnya, pengunduran diri Gibran memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak mantan Wakil Presiden sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978.
Masa jabatan yang belum selesai hingga 2029 tidak dengan sendirinya menghapus hak pensiun maupun fasilitas yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Bagaimana Jika Wakil Presiden Dimakzulkan?
Persoalan berbeda muncul apabila pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Prosedur pemberhentian tersebut diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. DPR terlebih dahulu mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses selanjutnya dilakukan melalui MPR.
Namun, pemakzulan tidak otomatis berarti pemberhentian tidak dengan hormat.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan:
“Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.”
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan hak mantan Presiden maupun Wakil Presiden setelah diberhentikan.
Artinya, pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan pada dasarnya tetap dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dalam ketetapannya.
Apabila status pemberhentiannya dinyatakan tidak dengan hormat, dasar hukum untuk memperoleh hak pensiun dan fasilitas yang disyaratkan bagi pejabat yang berhenti dengan hormat menjadi tidak terpenuhi.
Dengan demikian, penentu hak tersebut bukan semata-mata mekanisme pengunduran diri atau pemakzulan, melainkan status pemberhentian yang ditetapkan sesuai ketentuan hukum.
Perbandingan Hak Mantan Wakil Presiden
Jika merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 5 Tahun 1978, perbedaan hak mantan Wakil Presiden dapat digambarkan sebagai berikut:
| Jenis hak | Berhenti dengan hormat | Berhenti tidak dengan hormat |
|---|---|---|
| Pensiun pokok | Berhak | Tidak memenuhi syarat |
| Tunjangan terkait pensiun | Berhak | Tidak memenuhi syarat |
| Biaya air, listrik, dan telepon | Berhak | Tidak memenuhi syarat |
| Biaya perawatan kesehatan keluarga | Berhak | Tidak memenuhi syarat |
| Rumah kediaman | Berhak sesuai ketentuan | Tidak memenuhi syarat |
| Kendaraan negara dan pengemudi | Disediakan sesuai ketentuan | Tidak memenuhi syarat |
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa pemakzulan tidak secara otomatis menghilangkan hak mantan Wakil Presiden. Status pemberhentian yang ditetapkan MPR menjadi faktor penting dalam menentukan konsekuensi hukumnya.
Apakah Rumah dan Kendaraan Menjadi Milik Pribadi?
Ketentuan mengenai rumah dan kendaraan mantan Wakil Presiden juga perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Ketentuan mengenai rumah tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 1 Perpres tersebut disebutkan bahwa mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. Hak tersebut hanya diberikan satu kali.
Sementara itu, kendaraan yang disediakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas merupakan kendaraan milik negara. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya juga menjadi tanggungan negara.
Dengan demikian, kendaraan tersebut bukan pemberian kendaraan pribadi kepada mantan Wakil Presiden.
Rumah kediaman yang diberikan berdasarkan ketentuan tersebut juga harus dibedakan dari rumah jabatan yang digunakan selama seseorang masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Bagaimana dengan Pengamanan Mantan Wakil Presiden?
Selain pensiun, rumah, dan kendaraan, pengamanan pribadi juga sering menjadi perhatian masyarakat ketika seorang pejabat tinggi negara mengakhiri masa jabatannya.
Namun, UU Nomor 7 Tahun 1978 secara khusus mengatur hak keuangan dan administratif, bukan merinci seluruh ketentuan pengamanan mantan Wakil Presiden.
Karena itu, pengamanan harus dilihat berdasarkan ketentuan tersendiri mengenai perlindungan pejabat negara serta kebutuhan keamanan yang menjadi kewenangan aparat terkait.
Tidak tepat apabila pengamanan disamakan dengan hak pensiun atau disimpulkan otomatis berlaku seumur hidup hanya berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Kepastian Hukum Menjadi Hal Utama
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian terhadap bagaimana negara mengatur hak dan kewajiban seorang pejabat tinggi setelah tidak lagi menduduki jabatan.
Peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka mengenai hak mantan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, PP Nomor 5 Tahun 1978 secara jelas memasukkan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai kategori berhenti dengan hormat.
Sementara itu, dalam mekanisme pemakzulan, Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan bahwa pemberhentian pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya.
Dengan demikian, baik seorang Wakil Presiden mengundurkan diri maupun diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan, hak pensiun dan fasilitas negara harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum serta status pemberhentian yang berlaku.
Pada akhirnya, konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh dan menjalankan kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut berakhir serta konsekuensi hukum yang melekat setelah seseorang tidak lagi menduduki jabatan negara.
