MENTARI NEWS- Di atas kertas, Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap lima tahun, rakyat memberikan suara. Partai-partai politik bersaing, calon-calon pemimpin berkampanye, dan media ramai memberitakan geliat politik nasional. Namun, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang kian relevan: benarkah demokrasi kita masih hidup? Ataukah ia telah menjelma menjadi sekadar formalitas tanpa substansi?
Fenomena politik uang, kampanye yang dangkal, serta minimnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan mencerminkan kondisi demokrasi yang makin prosedural. Pemilu masih berlangsung, tetapi banyak warga yang merasa apatis. “Pilih siapa pun, ujungnya tetap sama,” ujar seorang warga muda di Jakarta.
Bukan tanpa alasan, kekecewaan terhadap elite politik, penegakan hukum yang lemah, serta ketimpangan ekonomi yang tak kunjung teratasi menjadikan demokrasi seolah kehilangan makna sejatinya: pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Menurut para pengamat politik, demokrasi yang sehat bukan sekadar soal pemilihan umum, melainkan juga ruang dialog terbuka, akuntabilitas pejabat publik, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Tanpa itu semua, demokrasi hanya menjadi ritual tanpa jiwa.
Kini saatnya masyarakat meninjau ulang: apakah kita masih percaya bahwa suara kita punya daya ubah? Ataukah kita telah membiarkan demokrasi layu, digantikan oleh kesibukan elektoral yang kian menjauh dari harapan rakyat?
Demokrasi tidak mati dalam satu malam, tapi perlahan terkikis jika dibiarkan tanpa penjaga. Dan penjaga terbaiknya adalah rakyat yang sadar, kritis, dan terus bersuara.***
