MENTARI NEWS- Menyikapi dinamika harga minyak goreng rakyat (MGR) yang belakangan melonjak di pasaran hingga mencapai kisaran Rp16.000 – Rp17.000 per liter, Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8/2025). Padahal, sesuai aturan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat seharusnya hanya Rp15.700 per liter.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rakor ini menjadi langkah strategis dalam merespons keluhan masyarakat terkait harga minyak goreng. Menurutnya, permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi rumah tangga.
“Persoalannya kita sudah ketemu. Tinggal bagaimana kita mengatur supaya harga kembali normal. Minyak goreng rakyat harus benar-benar mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau,” tegas Gubernur Mirza.
Dalam rakor tersebut, dibahas secara mendalam berbagai persoalan yang mempengaruhi distribusi minyak goreng, mulai dari keterbatasan pasokan, rantai distribusi yang panjang, hingga adanya disparitas harga di tingkat pengecer. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta para pelaku industri minyak goreng dalam menjaga stabilitas harga.
“Kita harus kawal distribusi minyak goreng rakyat ini agar tidak terjadi penumpukan di satu titik, sementara daerah lain kekurangan. Pengawasan distribusi harus lebih ketat, agar tidak ada ruang bagi spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung ini dihadiri sejumlah pihak penting dari kalangan industri dan distribusi minyak goreng, di antaranya PT. Pacrim Nusantara Lestari Foods, PT. LDC Indonesia, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Domus Jaya, PT. Sumber Indahperkasa, serta Perum Bulog Lampung. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan adanya komitmen bersama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di Lampung.
Pada kesempatan itu, masing-masing perusahaan memaparkan laporan produksi minyak goreng secara rinci, baik untuk kategori MGR maupun non-MGR, periode Januari hingga Agustus 2025. Mereka juga menyampaikan rincian distribusi bulanan kepada Distributor 1 (D1), serta data mengenai volume produksi yang berasal dari Lampung maupun pasokan dari luar daerah. Data ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk mengetahui titik-titik kendala sekaligus mencari solusi yang tepat.
Gubernur Mirza menekankan bahwa transparansi data produksi dan distribusi dari industri sangat krusial. Dengan adanya informasi yang jelas, pemerintah dapat memastikan minyak goreng sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan jumlah dan harga yang ditetapkan.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa peran Bulog harus semakin dioptimalkan dalam mengawal jalur distribusi agar tidak terjadi penyimpangan. Bulog diharapkan mampu menjadi penghubung utama dalam memastikan harga minyak goreng rakyat sesuai HET dan tetap tersedia di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Melalui kolaborasi yang solid ini, Gubernur optimistis bahwa stabilitas harga minyak goreng di Lampung dapat segera terkendali. “Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin masalah ini bisa segera diatasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak goreng,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Ke depan, pengawasan distribusi akan diperketat, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, dan evaluasi berkala akan dilakukan agar kasus serupa tidak terulang.***
