MENTARI NEWS– Kabar menggembirakan datang dari Provinsi Lampung. Di tengah situasi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, Lampung berhasil mencatat inflasi terendah di Indonesia pada Oktober 2025, yaitu hanya 0,30 persen. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi paling stabil dalam menjaga harga barang dan jasa di seluruh Indonesia.
Data ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin (10/11/2025). Dalam rapat tersebut, Amalia menegaskan bahwa kinerja Lampung menjadi contoh nyata sinergi yang solid antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga di tengah fluktuasi pangan nasional.
“Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 0,30 persen. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian harga di Lampung berjalan efektif, terutama dalam menjaga kestabilan pasokan bahan pangan pokok,” ujar Amalia.
Sementara itu, secara nasional, inflasi hingga Oktober 2025 masih berada dalam kisaran target pemerintah, yakni 2,5 ± 1 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 di antaranya mengalami inflasi, dan hanya Papua yang mencatat deflasi sebesar -0,92 persen. Beberapa provinsi lain justru mencatat inflasi tinggi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen), seperti Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen).
Capaian gemilang Lampung ini tentu bukan kebetulan. Menurut Amalia, keberhasilan tersebut lahir dari kombinasi berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan stok pangan lokal, kelancaran distribusi antarwilayah, hingga pelaksanaan operasi pasar secara rutin. Upaya bersama inilah yang membuat harga bahan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, dan minyak goreng tetap stabil di pasaran.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga berjalan optimal. Pemerintah daerah aktif berkolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam memastikan rantai pasok tetap aman dan distribusi barang berjalan lancar meski kondisi cuaca dan logistik sempat menjadi tantangan di beberapa daerah.
Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa secara ekonomi, Indonesia tetap tumbuh positif. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,04 persen secara year-on-year (yoy), yang menandakan perekonomian Indonesia masih stabil meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian global.
Di sisi lain, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah sebesar 7,79 persen dan Kepulauan Riau sebesar 7,48 persen. Sementara itu, dua provinsi mengalami kontraksi ekonomi, yaitu Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di daerah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil dari kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. “Kepala daerah harus proaktif memastikan stok dan distribusi aman. Pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif di seluruh wilayah,” tegas Tomsi.
Capaian Lampung ini diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk memperkuat kerja sama antarinstansi dan meningkatkan efektivitas pengawasan harga di tingkat daerah. Dengan sinergi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi nasional dapat terus dijaga, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
Lampung kini tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas pertanian unggulan, tetapi juga sebagai contoh sukses dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Prestasi ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen yang baik dan kerja sama lintas sektor, tantangan ekonomi apa pun bisa dihadapi dengan efektif.***
