MENTARI NEWS- Di era banjir informasi seperti sekarang, media massa bukan hanya jendela informasi, tapi juga alat pembentuk opini yang sangat kuat. Tak bisa dipungkiri, apa yang kita pikirkan soal tokoh politik, isu kebijakan, bahkan pilihan saat pemilu—sering kali dipengaruhi oleh narasi yang disajikan media.
Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya media digital, peran media dalam politik semakin kompleks: menjadi penyeimbang demokrasi, sekaligus berpotensi menjadi alat propaganda terselubung.
Media Bukan Sekadar Penyampai Berita
Media massa tidak hanya melaporkan kejadian, tapi juga membingkai bagaimana kita melihat sebuah isu. Pemilihan kata, visual, hingga urutan penyajian berita dapat memengaruhi persepsi publik secara halus. Misalnya, tajuk berita “Kandidat X Blusukan di Pasar” bisa membawa kesan merakyat, sementara “Kandidat X Pencitraan Jelang Pemilu” memberi kesan sebaliknya—padahal keduanya melaporkan peristiwa yang sama.
Agenda Setting dan Framing: Cara Media Mengarahkan Fokus
Dua konsep penting dalam kajian komunikasi politik adalah agenda setting dan framing. Media memiliki kekuatan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting (agenda setting), dan bagaimana isu itu dipahami oleh publik (framing).
Contohnya, ketika media terus memberitakan isu korupsi salah satu pejabat menjelang pilkada, publik cenderung melihat isu tersebut sebagai alasan utama menolak sang calon—terlepas dari klarifikasi atau keberimbangan informasi yang sebenarnya dibutuhkan.
Media dan Polarisasi Politik
Di Indonesia, kita juga menyaksikan bagaimana media bisa ikut memperkuat polarisasi politik. Banyak media yang secara terang-terangan berpihak, menampilkan tokoh atau partai tertentu secara konsisten lebih positif, sementara lawannya disorot lebih banyak sisi negatifnya. Akibatnya, publik makin terpecah dalam “kubunya masing-masing”, dan ruang diskusi yang sehat pun menjadi sempit.
Media Independen vs Media Berkepentingan
Idealnya, media adalah pilar keempat demokrasi—mengawasi kekuasaan, menyuarakan kebenaran, dan memberi ruang bagi semua suara. Tapi pada praktiknya, tak sedikit media yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Ini membuat pemberitaan menjadi bias dan rawan manipulasi.
Kita sebagai konsumen media perlu jeli membedakan antara berita yang informatif dengan opini yang diselubungi kepentingan.
Literasi Media Jadi Kunci
Agar tidak mudah terbawa arus opini yang belum tentu faktual, publik harus punya kemampuan literasi media—yakni kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memahami isi media secara kritis. Ini penting agar masyarakat tak hanya jadi penikmat, tapi juga pengontrol narasi politik yang sehat.
Media massa adalah pemain penting dalam demokrasi. Ia bisa menjadi alat edukasi politik yang membangun kesadaran kritis masyarakat, atau justru sebaliknya—menjadi corong kepentingan yang menyesatkan. Di tengah kontestasi politik yang makin dinamis, tanggung jawab media terhadap objektivitas, dan kesiapan publik untuk berpikir kritis, adalah dua hal yang tidak boleh ditawar.***
