MENTARI NEWS- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 resmi disusun dalam kondisi yang tidak mudah. Di tengah ketidakpastian global, harga komoditas yang fluktuatif, serta tekanan geopolitik internasional, pemerintah Indonesia mencoba menyusun langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sambil tetap mengendalikan defisit fiskal.
Namun, pertanyaan besarnya tetap sama: mampukah APBN 2025 menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi nasional, atau justru menyisakan beban fiskal di masa depan?
Defisit: Ancaman atau Instrumen?
Dalam rancangan sementara, pemerintah menetapkan proyeksi defisit fiskal di kisaran 2,29 persen hingga 2,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini memang masih dalam batas aman pasca pandemi, namun tetap menjadi perhatian, terutama karena sebagian besar belanja negara masih bergantung pada pembiayaan utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa defisit ini bukan sinyal kelemahan, melainkan alat kebijakan untuk menjaga daya beli, mendanai program prioritas nasional, dan mendorong investasi jangka panjang. Meski begitu, para ekonom memperingatkan bahwa ruang fiskal yang terbatas bisa menghambat respons pemerintah terhadap krisis yang tidak terduga.
Titik Berat: SDM, Infrastruktur, dan Transisi Energi
APBN 2025 akan tetap menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan infrastruktur dan transisi energi hijau. Sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masih mendapatkan porsi besar, sebagai bagian dari strategi mempersiapkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, proyek infrastruktur strategis seperti konektivitas jalan, pelabuhan, dan digitalisasi juga akan dikebut. Pemerintah berkomitmen bahwa belanja negara tidak sekadar konsumtif, tetapi menjadi modal pertumbuhan jangka panjang.
Pendapatan Negara: Optimalisasi Tanpa Membebani
Target pendapatan negara 2025 dinaikkan, seiring dengan upaya optimalisasi pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah menjanjikan pendekatan yang lebih adil dan digital dalam pengumpulan pajak, tanpa menambah beban masyarakat kelas menengah ke bawah.
Namun, tantangan utamanya adalah memperluas basis pajak dan menekan kebocoran penerimaan, yang selama ini menjadi momok dalam sistem fiskal nasional.
Ekonomi Global: Ancaman Tersembunyi
Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas masih tinggi. Dengan ketidakpastian harga batu bara, minyak sawit, dan nikel, APBN 2025 harus fleksibel menghadapi kemungkinan menurunnya penerimaan negara. Kurs rupiah, suku bunga global, dan ketegangan geopolitik juga menjadi faktor eksternal yang bisa memperkeruh pelaksanaan APBN.
Harapan dan Kewaspadaan
APBN bukan sekadar angka. Ia adalah cermin arah pembangunan nasional dan bentuk keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Harapan tumbuh, tetapi kewaspadaan tetap harus dijaga. Dengan transparansi, pengawasan ketat, dan tata kelola yang efisien, APBN 2025 bisa menjadi alat yang kuat untuk mendorong pemulihan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menyalakan semangat optimisme.
Di antara angka-angka defisit dan target pertumbuhan, terdapat satu hal yang tidak boleh dilupakan: APBN adalah milik rakyat. Maka transparansi, efisiensi, dan keberpihakan harus menjadi nafas utama dalam pelaksanaannya. Tahun 2025 bisa menjadi momen penting menuju ketahanan ekonomi nasional—jika dikelola dengan bijak.***
