MENTARI NEWS– Pemerintah Kabupaten Tanggamus menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanggamus, H. Moh. Saleh Asnawi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara daring pada Senin (15/9/2025). Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Pemkab Tanggamus dan dihadiri Sekretaris Daerah Suadi, Asisten II Hendra Wijaya Mega, serta kepala OPD terkait.
Dalam paparannya, Bupati Saleh Asnawi menekankan bahwa Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanggamus telah bekerja keras menjaga agar inflasi tetap terkendali. Berdasarkan data, inflasi di Provinsi Lampung, termasuk Tanggamus, tercatat rendah hanya 1,05% year on year dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Bahkan, pada periode bulanan Juli–Agustus 2025 terjadi deflasi sebesar 1,47%, sebuah capaian penting yang menunjukkan bahwa harga pangan dan kebutuhan pokok relatif terkendali.
Indikator Perkembangan Harga (IPH) di Tanggamus pada Agustus 2025 tercatat sebesar 0,45%. Meski stabil, sejumlah komoditas tetap menjadi perhatian utama karena berpotensi menyumbang inflasi, di antaranya beras, bawang merah, dan berbagai jenis cabai. Untuk itu, Pemkab Tanggamus menyiapkan sejumlah langkah taktis guna menekan kenaikan harga di pasar.
Kondisi harga pangan pokok di Tanggamus relatif kompetitif dibanding rata-rata provinsi. Data terbaru mencatat harga beras di angka Rp13.000 per kilogram, lebih rendah dari rata-rata provinsi Rp14.800, dengan surplus mencapai 74.214 ton pada September 2025. Minyak goreng dijual Rp20.000 per liter, sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi Rp19.900, namun stok tetap aman dengan surplus 318 ton. Harga cabai merah sebesar Rp40.250 per kilogram, jauh lebih rendah dibanding provinsi Rp48.400, dengan surplus 1.914 ton. Untuk cabai rawit, harga berada di angka Rp40.250 per kilogram, sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi Rp39.850, dengan surplus 205 ton. Sementara itu, bawang merah dihargai Rp37.000 per kilogram, lebih tinggi dari rata-rata provinsi Rp35.500, dengan surplus tipis 1 ton. Bawang putih dijual Rp36.250 per kilogram, juga lebih tinggi dari rata-rata provinsi Rp34.650, namun pasokan tetap terjamin karena sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
Untuk mengendalikan harga-harga tersebut, Pemkab Tanggamus telah melaksanakan berbagai program dalam dua bulan terakhir. Di antaranya enam kali Gerakan Pangan Murah di berbagai kecamatan sejak 14 Agustus hingga 17 September 2025 yang bertujuan menekan lonjakan harga bahan pokok. Pemerintah daerah juga melakukan monitoring langsung terhadap harga beras di Pasar Gisting dan Talangpadang pada 22 Agustus 2025, serta melakukan survei konversi gabah beras pada 12 Agustus 2025 untuk memastikan rantai pasokan tidak terganggu.
Selain pangan, Pemkab Tanggamus juga memperhatikan ketersediaan energi. Alokasi gas LPG sebesar 12.790 metrik ton telah dipersiapkan untuk tahun 2025, dengan kemungkinan penambahan menjelang hari raya besar. Untuk mendukung langkah ini, Pemkab Tanggamus menjalin komunikasi intensif dengan Pertamina Lampung dan aktif mengikuti Rakor TPID Provinsi Lampung guna memastikan distribusi energi berjalan lancar.
Meski kondisi inflasi relatif terkendali, Bupati Saleh Asnawi mengingatkan adanya potensi risiko yang harus diantisipasi. Tingginya curah hujan berpotensi menimbulkan bencana alam yang dapat mengganggu pasokan pangan. Selain itu, situasi di beberapa daerah pemasok juga dapat memicu gangguan distribusi bahan pokok ke Tanggamus. Karena itu, pemerintah daerah bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga.
“Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama TPID akan terus memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga, dan melindungi daya beli masyarakat. Semua langkah yang kami ambil berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Bupati Saleh Asnawi dalam rapat tersebut.
Langkah konkret yang dilakukan Pemkab Tanggamus ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Mendagri, karena dianggap sebagai contoh keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan nasional. Keberhasilan menekan inflasi bukan hanya memperlihatkan keseriusan Pemkab Tanggamus, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, TPID, dan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.***
