MENTARI NEWS- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Dua rekomendasi tersebut memuat masukan strategis untuk memperkuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah agar lebih memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran kementerian untuk dipelajari dan menjadi bahan evaluasi.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy setelah menerima rekomendasi tersebut di Jakarta.
Dua Rekomendasi Menyangkut Diaspora dan Program MBG
Adapun dua rekomendasi kebijakan yang diterima Kementerian ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua rekomendasi tersebut menjadi masukan lintas sektor yang dapat dipelajari Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kebijakan dan menjalankan tugas pemerintahan.
Ossy menilai rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas merupakan langkah positif untuk memastikan setiap kebijakan kementerian tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip HAM.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tuturnya.
Disampaikan kepada 50 Kementerian dan Lembaga
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi penerima dalam merumuskan kebijakan serta mengambil langkah strategis yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memuat alternatif solusi yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama antarkementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril menekankan bahwa kualitas rekomendasi kebijakan tidak semata-mata dinilai dari ketebalan dokumen atau banyaknya rapat yang dilakukan, melainkan dari manfaat dan dampaknya terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril.
Melalui penyerahan rekomendasi tersebut, Kemenko Kumham Imipas berharap masukan lintas sektor dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan prinsip HAM menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.***(Rilis BPN)


















