MENTARI NEWS- Reformasi anggaran negara menjadi sorotan utama menjelang penyusunan RAPBN 2026. Kondisi ekonomi nasional yang dinamis, dipengaruhi faktor global maupun domestik, menuntut langkah cepat dan terukur dari pemerintah dan legislatif.
Para ekonom menekankan perlunya kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sosial. Lili Yan Ing, inisiator Aliansi Ekonom Indonesia, menyoroti tujuh desakan darurat yang harus segera direspons pemerintah, termasuk penataan ulang anggaran, peningkatan independensi institusi negara, deregulasi iklim usaha, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
“Situasi ekonomi saat ini bukan kebetulan, melainkan hasil akumulasi kebijakan yang perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi fiskal menjadi kunci agar kebijakan negara efektif dan inklusif,” ujar Lili dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/9/2025).
Sumitronomic: Filosofi Jalan Tengah Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan karena diharapkan mampu menakhodai kebijakan fiskal dengan pendekatan Sumitronomic. Filosofi ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal, menjadi panduan utama dalam penyusunan RAPBN 2026.
Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan pengamat politik, menjelaskan bahwa RAPBN 2026 berbeda dari RAPBN sebelumnya. “Tahun ini, kebijakan anggaran dirancang tidak hanya berdasarkan tekanan politik atau program populis, tetapi berfokus pada keseimbangan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Filosofi Sumitronomic menjadi indikator nyata arah kebijakan pemerintah Prabowo Subianto,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Secara teknokratis, RAPBN 2026 menitikberatkan pada empat pilar strategis:
Fiskal Berkeadilan – Alokasi anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
Subsidi Tepat Sasaran– Bantuan sosial dan energi diberikan langsung kepada masyarakat, bukan hanya kepada industri besar.
BUMN Keuangan Sebagai Motor Ekonomi– Memperkuat pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
Ketahanan Pangan dan Pertanian – Pembangunan sektor pangan dan pertanian menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi nasional.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Kunci Keberhasilan Reformasi
Ridwan Gema Puan menekankan bahwa keberhasilan reformasi anggaran tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif. Dukungan DPR, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani, dianggap sangat krusial agar RAPBN mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pertumbuhan inklusif.
“Puan Maharani telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memimpin reformasi di parlemen, termasuk memastikan transparansi anggaran dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Dukungan DPR akan menjadi katalis agar filosofi Sumitronomic benar-benar terimplementasi,” kata Ridwan.
RAPBN 2026: Anggaran Sebagai Jalan Tengah
Dengan filosofi Sumitronomic, RAPBN 2026 diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan fiskal, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar soal angka dan defisit, tetapi soal keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup rakyat secara menyeluruh.
Ahli ekonomi menambahkan bahwa keberhasilan filosofi Sumitronomic akan terlihat dari efektifitas program pemerintah, ketahanan ekonomi terhadap guncangan global, serta kemampuan BUMN dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan inklusif. RAPBN 2026 pun diharapkan menjadi benchmark baru dalam tata kelola keuangan negara, menghadirkan keseimbangan antara aspirasi publik, kepentingan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.***
