MENTARI NEWS– Situasi sosial politik nasional dalam beberapa waktu terakhir semakin memanas. Gelombang ketidakpuasan rakyat terlihat nyata dalam berbagai bentuk protes, kritik, hingga kemarahan yang dilontarkan kepada simbol-simbol kekuasaan negara. Lembaga legislatif seperti DPR, aparat penegak hukum, hingga pejabat publik termasuk Menteri Keuangan menjadi sasaran sorotan keras masyarakat. Tak ketinggalan, perilaku anggota dewan yang kerap memamerkan harta kekayaan di tengah kesulitan rakyat justru memperlebar jurang ketidakpercayaan publik. Semua ini mencerminkan meningkatnya kemarahan sosial akibat ketidakadilan struktural dan kesenjangan ekonomi yang kian terasa di akar rumput.
Di tengah gejolak tersebut, Presiden dianggap belum memberikan respon yang memadai terhadap suara rakyat kecil. Dialog yang seharusnya melibatkan kelompok-kelompok yang benar-benar merasakan dampak kebijakan negara justru jarang dilakukan. Presiden lebih sering terlihat membuka ruang komunikasi dengan kelompok elit politik atau organisasi tertentu, sementara denyut batin petani, buruh, nelayan, mahasiswa, hingga masyarakat korban kebijakan negara seakan terabaikan. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan yang dinilai “anti rakyat”, seperti kenaikan pajak maupun pemberian tunjangan yang membebani masyarakat, berjalan mulus tanpa adanya koreksi berarti.
Menyikapi hal ini, organisasi Gerbang Tani menegaskan bahwa Presiden perlu segera mengambil langkah tegas dengan membuka Dialog Persatuan Kerakyatan. Menurut mereka, dialog tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas politik, tetapi benar-benar menghadirkan suara dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok korban kebijakan, pengemudi ojek online yang saat ini banyak menyuarakan keresahan, hingga rakyat kecil yang sehari-hari merasakan langsung dampak keputusan negara.
Gerbang Tani bahkan mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan yang beranggotakan unsur rakyat bersama pemerintah. Tugas utama satgas ini adalah:
1. Memulihkan keamanan dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.
2. Menjamin agenda kerakyatan bagi buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, serta kelompok pengangguran dapat benar-benar terlaksana.
3. Mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan negara yang dianggap boros serta membebani rakyat kecil.
4. Mengembalikan arah pembangunan nasional agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan pentingnya langkah cepat Presiden dalam merespon situasi ini. “Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” ujar Idham dalam pernyataannya, Minggu (31/8/2025).
Seruan Gerbang Tani ini juga sejalan dengan peringatan yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam agenda MUNAS Perempuan Bangsa. Cak Imin mengingatkan agar seluruh unsur legislatif maupun eksekutif dari partainya menjaga ucapan, sikap, dan perilaku agar tidak melukai hati rakyat. “Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” tegasnya.
Melalui desakan ini, Gerbang Tani berharap Presiden segera membuka ruang dialog yang inklusif, transparan, dan menyeluruh, sehingga rakyat kembali memiliki harapan terhadap negara. Hanya dengan mendengar langsung aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan, pemerintah dapat memulihkan krisis kepercayaan yang semakin menganga dan memastikan arah pembangunan kembali berpihak pada kepentingan rakyat banyak.***
