MENTARI NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan hilirisasi sektor pangan dengan meminta dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pembangunan kawasan industri pangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai komoditas pertanian Lampung tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah.
Permintaan dukungan itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan potensi pertanian yang sangat besar.
Namun, menurutnya, sebagian besar hasil produksi pertanian Lampung hingga saat ini masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah dari proses pengolahan justru lebih banyak dinikmati oleh daerah lain.
“Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak. Perekonomian daerah sangat bergantung pada sektor pertanian dan komoditas pangan,” kata Mirza.
Ia menyampaikan sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Dari sisi produksi, Lampung memiliki posisi strategis secara nasional, di antaranya produksi padi yang berada di peringkat keenam nasional, jagung di posisi kelima, serta menjadi salah satu pemasok utama bahan baku pakan ternak.
Selain itu, Lampung juga menjadi daerah penting dalam industri tapioka nasional dengan kontribusi sekitar 70 persen kebutuhan tapioka Indonesia yang berasal dari komoditas ubi kayu. Tidak hanya itu, Lampung dikenal sebagai salah satu sentra nanas terbesar dengan kontribusi sekitar 23 persen terhadap produksi dunia.
Menurut Mirza, besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan pembangunan kawasan industri pangan agar proses hilirisasi dapat dilakukan langsung di daerah.
“Komoditas yang belum dihilirisasi harus bisa diolah di Lampung. Karena itu kami membutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambahnya tetap berada di daerah,” ujarnya.
Untuk memperkuat sektor pertanian dan mendukung hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyiapkan berbagai program strategis. Di antaranya pembangunan fasilitas pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan pengering hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, serta Program Desa Ku Maju untuk memperkuat pengembangan komoditas lokal.
Gubernur juga menyoroti potensi besar komoditas singkong yang selama ini menjadi salah satu unggulan Lampung. Menurutnya, produktivitas singkong masih dapat terus ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyatakan pihaknya siap mengkaji berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pembangunan kawasan industri pangan dan pengembangan komoditas singkong.
Menurut Rahmat, pembangunan harus dimulai dari kebutuhan nyata yang ada di daerah, terutama dari tingkat desa. Ia menilai strategi hilirisasi berbasis pertanian menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan.
“Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Caranya melalui pertanian yang dihilirisasi,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, Bappenas akan melakukan kajian terhadap usulan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan nasional.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pembangunan kawasan industri pangan diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian Lampung, meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
