MENTARI NEWS – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis 2 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menerapkan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku, sekaligus meninjau proses distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di provinsi ini.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur atau SOP di seluruh dapur SPPG. Ia menyoroti bahwa kepatuhan terhadap SOP merupakan kunci mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat membahayakan penerima manfaat program. Selama tujuh bulan pertama program berjalan, Gubernur mencatat tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi MBG telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung. Namun, pada periode Agustus hingga September, ditemukan tujuh kejadian luar biasa, mayoritas terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP secara konsisten.
Selama peninjauan, Gubernur menegaskan bahwa masalah tersebut bukan berasal dari sistem atau mekanisme program, melainkan dari kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa selama protokol dijalankan dengan tepat, program MBG aman dan efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Gubernur juga meminta semua pihak meningkatkan pengawasan internal di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian makanan.
Kunjungan ini turut dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, serta pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan. Gubernur juga menekankan perlunya kolaborasi lintas instansi, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi seluruh penerima manfaat.
Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, Gubernur menyoroti pengelolaan bahan baku yang digunakan dalam proses memasak. Berdasarkan laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih bisa terjadi akibat penyimpanan yang kurang tepat. Oleh karena itu, Gubernur meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap pengolahan. Ia juga menekankan pentingnya chef bersertifikat dan filter kontrol di setiap tahap pengolahan makanan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Gubernur menambahkan bahwa pengolahan limbah makanan di SPPG Rajabasa Musi Raya sudah berjalan dengan baik. Limbah diolah menjadi pupuk organik cair yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar untuk pertanian pekarangan, seperti menanam cabai dan sayuran. Program ini menjadi bagian dari konsep circular economy, di mana hasil pertanian warga bisa kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku. Gubernur menekankan potensi besar dari program ini, mengingat satu dapur bisa menghasilkan sekitar 100 kilogram limbah per hari atau setara 2,21 ton per bulan jika diterapkan di seluruh 700 dapur SPPG di Lampung.
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, menegaskan pihaknya sangat ketat dalam menjaga kualitas bahan baku. Ia menyebutkan beberapa kali menolak pengiriman bahan baku dari pemasok karena tidak sesuai standar, menunjukkan komitmen dapur untuk menjalankan protokol keamanan pangan secara disiplin.
Setelah meninjau dapur, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG secara langsung. Ia berdialog dengan guru dan siswa kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi, dan mendapatkan respons positif dari mereka terkait kualitas makanan yang diterima. Para siswa menyatakan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan terkait MBG yang disalurkan, membuktikan efektivitas pengawasan dan penerapan protokol di lapangan.
Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius dalam menjaga keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan gizi, dan mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Gubernur menyatakan bahwa jika pengawasan SOP terus diperketat dan konsep circular economy dijalankan secara konsisten, program pelayanan gizi di Lampung akan lebih berkelanjutan, aman, dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pertanian lokal dan pelestarian lingkungan.***
