MENTARI NEWS— Provinsi Lampung terus menunjukkan keseriusannya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Melalui ajang Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 4 November 2025, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) resmi membuka peluang besar bagi investor nasional dan internasional untuk menanamkan modal di Bumi Ruwa Jurai.
Forum bergengsi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Lampung, serta 58 calon investor dari berbagai negara sahabat. Kehadiran para investor asing tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap potensi ekonomi Lampung yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Lampung siap menjadi pusat hilirisasi komoditas unggulan nasional, khususnya pada lima sektor strategis: kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang. Lima komoditas tersebut selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan kini diarahkan untuk memberikan nilai tambah melalui industrialisasi dan pengolahan di dalam negeri.
“Dengan Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp483,8 triliun pada tahun 2024 dan menjadi yang keempat tertinggi di Sumatera, Lampung memiliki posisi strategis untuk berkembang lebih cepat. Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi investor untuk berkolaborasi dalam sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan ekonomi Lampung kini diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk lokal melalui penguatan industri pengolahan di daerah. Langkah ini tidak hanya memperkuat rantai pasok nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi rakyat secara merata.
LEIF 2025 juga menjadi wadah interaktif antara calon investor dan para pemilik proyek strategis di Lampung. Dalam forum tersebut, Bank Indonesia Provinsi Lampung turut berperan aktif dengan menampilkan berbagai data dan potensi daerah yang dinilai sangat menjanjikan. Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, menyebutkan bahwa posisi Lampung yang strategis di pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk pertumbuhan investasi jangka panjang.
“Lampung punya lokasi strategis, kapasitas pelabuhan yang memadai, serta dukungan infrastruktur yang terus berkembang. Ini menjadi modal kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Bimo.
Dukungan serupa datang dari Kementerian Investasi/BKPM. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Imam Soejoedi, menilai Lampung memiliki kombinasi ideal antara potensi sumber daya alam, kesiapan infrastruktur, dan dukungan regulasi daerah yang pro-investasi. “Jika ingin berinvestasi pada sektor pangan atau energi baru terbarukan, Lampung adalah pilihan yang sangat tepat,” kata Imam.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, antara lain Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Kota Baru Area, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Power Plant.
Proyek-proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat sektor ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar Lampung menuju transformasi hijau. Langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Bakrie Power untuk investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan. “Kami ingin Lampung menjadi contoh daerah yang mampu tumbuh tanpa merusak lingkungan,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur juga menyoroti isu efisiensi anggaran daerah terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa perubahan mekanisme penyaluran TKDD bukan berarti adanya pengurangan dana daerah, melainkan perubahan teknis agar program dapat langsung dirasakan masyarakat.
Lampung, lanjut Gubernur, memang tidak memiliki sumber pendapatan besar seperti daerah tambang atau daerah dengan dana bagi hasil (DBH) yang tinggi. Namun, Lampung tetap mampu bertahan dengan kekuatan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. “Dari total PDRB Rp483,8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun yang bersumber dari anggaran pemerintah. Sisanya digerakkan sektor usaha dan masyarakat,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya memaksimalkan infrastruktur yang telah tersedia seperti jalan tol Trans-Sumatera, pelabuhan, dan jaringan logistik. Menurutnya, semua fasilitas tersebut harus dikapitalisasi untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan menjadikan Lampung sebagai daerah yang ramah investasi.
“Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Dalam tiga sampai lima tahun ke depan, kami menargetkan peningkatan dua kali lipat agar Lampung bisa bersaing di tingkat internasional,” tegas Mirza.
Pemerintah pusat pun menilai Lampung memiliki posisi strategis karena hampir semua komoditas unggulan nasional ada di provinsi ini. Untuk itu, Gubernur Mirza mengajak investor, BUMD, dan BUMN untuk bersama-sama membangun rantai nilai hilirisasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“LEIF 2025 bukan sekadar forum investasi, tetapi sebuah gerakan kolaboratif untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, dan membawa Lampung menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkas Gubernur.***
