MENTARI NEWS– Kontroversi kembali menyelimuti kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. SMA Siger, sekolah yang digadang-gadang sebagai sekolah gratis untuk warga pra sejahtera, terbongkar fakta baru: modul pelajaran dijual dengan harga Rp 15 ribu per buku.
Sejumlah murid SMA Siger 2 mengungkapkan realitas di lapangan yang jauh dari janji awal wali kota. “Iya gratis, tapi kalau modul kita beli 15 ribu. Tapi buat yang mau beli saja,” kata beberapa murid saat ditemui di sela jam istirahat, sambil menikmati menu makan bergizi yang juga menjadi sorotan publik karena sekolah ini belum terdaftar resmi di Dapodik.
Jika dihitung, satu siswa harus menyiapkan anggaran hingga Rp 225 ribu per tahun hanya untuk membeli modul pelajaran dari 15 mata pelajaran. Angka ini cukup memberatkan keluarga yang menjadi target utama dari program sekolah gratis tersebut. Ironisnya, sekolah ini sebagian besar biaya operasionalnya bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung, meski pengajuan anggaran masih dalam tahap finalisasi di tingkat provinsi.
“Setahu saya, Disdik sudah mengajukan dan sekarang masih tahap finalisasi di provinsi,” jelas Chepi, Kabid Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung, Jumat (September 2025). Sementara itu, Kabid Dikdas Disdikbud Bandar Lampung menambahkan bahwa anggaran untuk sekolah ini masih menunggu regulasi resmi. “Saya bukan orang yang berkompeten sebenarnya menjawab terkait ini. Tapi setahu saya, anggarannya masih dalam finalisasi,” katanya.
Kebijakan ini jelas menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas janji wali kota. Sebelumnya, Eva Dwiana mengklaim bahwa SMA Siger didirikan khusus untuk warga pra sejahtera, dengan janji bahwa seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk modul, buku, dan seragam, akan digratiskan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa janji tersebut tidak sepenuhnya terealisasi.
Upaya konfirmasi lebih lanjut kepada Plh Kepala SMA Siger 2, Udina, yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung, belum membuahkan hasil. Meskipun terlihat mobil dinas di area parkir sekolah, pihak sekolah menyebut bahwa Udina tidak berada di tempat pada saat kunjungan.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan program pendidikan di era Wali Kota Eva Dwiana. Dari program bantuan pendidikan, renovasi sekolah, hingga kebijakan makan bergizi gratis, publik kini menyoroti kesenjangan antara janji politik dan implementasi di lapangan. Kebijakan yang awalnya digadang sebagai solusi bagi warga pra sejahtera kini menuai kritik pedas, menimbulkan pertanyaan: apakah program “gratis” ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar pencitraan politik?
Para pakar pendidikan dan aktivis lokal menilai kejadian ini sebagai momentum untuk meninjau ulang mekanisme pengawasan sekolah berbasis APBD. Mereka menekankan perlunya transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam implementasi program, agar hak-hak siswa dari keluarga kurang mampu benar-benar terpenuhi.
Dengan fakta yang semakin terbuka, SMA Siger kini menjadi sorotan publik dan media nasional. Banyak pihak menantikan klarifikasi dari Wali Kota Eva Dwiana mengenai mekanisme pembelian modul dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan program sekolah gratis sesuai dengan janji awal.***
