MENTARI NEWS— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (22/8/2025).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan daerah dilakukan secara realistis, terukur, dan akuntabel dengan mempertimbangkan potensi riil daerah, tren ekonomi makro, kebijakan transfer pusat, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Strategi yang diusung Pemerintah Provinsi Lampung antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan profesional. Selain itu, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan, khususnya terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026.
Kerja sama pemanfaatan aset dan potensi daerah juga menjadi fokus untuk mendorong peningkatan pendapatan. “Dengan meningkatnya pendapatan, pembangunan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Dalam aspek belanja daerah, Pemerintah Provinsi menekankan prinsip kesesuaian dengan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026. Fokus utamanya meliputi percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Belanja wajib dan mengikat tetap menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Sementara itu, optimalisasi belanja modal diarahkan pada pembangunan konektivitas, pertanian, dan layanan publik guna membuka akses serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berpihak kepada publik. “Dengan dukungan dan pengawasan DPRD, kami yakin struktur belanja daerah akan semakin berkualitas, efisien, dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.***
