MENTARI NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas komitmennya dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja. Komitmen tersebut tercermin dalam konsistensi Pemprov Lampung menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai semakin matang, terarah, dan berorientasi pada hasil nyata.
Asisten Deputi Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, dalam kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/10/2025), menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah menunjukkan perkembangan positif dalam tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Menurutnya, penerapan SAKIP yang kuat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Lampung memang belum melonjak signifikan, namun tren perbaikannya sangat jelas. Ini menunjukkan adanya komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan,” ujar Agus.
Agus juga memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat implementasi SAKIP ke depan. Di antaranya adalah penguatan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh, penataan strategi program yang lebih fokus pada hasil (outcome oriented), serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, ia mendorong Pemprov Lampung untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tematik dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat transformasi digital birokrasi.
“Perlu dipahami bahwa peningkatan nilai SAKIP bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana pemerintah mampu mengelola sumber daya secara efisien dan transparan untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan evaluasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, tantangan birokrasi modern bukan hanya soal regulasi, tetapi juga bagaimana aparatur mampu mengubah cara berpikir dan bekerja untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.
“Transformasi birokrasi bukan hanya soal sistem atau aturan, tetapi juga soal mindset. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai pengatur, melainkan sebagai pelayan publik yang solutif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan,” ujar Jihan.
Ia juga menjelaskan bahwa penerapan SAKIP memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas anggaran daerah. Prinsip “money follows program” harus benar-benar diterapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN maupun APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, arah pembangunan daerah tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran, tetapi berfokus pada pencapaian hasil nyata.
“Setiap rencana harus terukur, setiap anggaran harus tepat sasaran, dan setiap program wajib memberikan manfaat langsung. Evaluasi SAKIP bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan momentum memperkuat komitmen bersama menuju birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil,” tegas Jihan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memaparkan bahwa Pemprov Lampung telah melakukan berbagai langkah perbaikan pasca-evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Rekomendasi dari Kemenpan RB telah ditindaklanjuti, baik dalam bentuk penyelarasan program dengan kebijakan nasional maupun peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi berbasis data.
“Kami melihat SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat utama untuk memastikan akuntabilitas publik. Melalui sistem ini, pemerintah dapat menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Marindo.
Ia juga menyoroti sejumlah capaian penting Pemprov Lampung, termasuk peningkatan indikator kinerja daerah, penghargaan atas inovasi pelayanan publik, serta keberhasilan dalam memperkuat sinergi antar-OPD. Semua capaian ini, menurut Marindo, menjadi bukti bahwa Lampung terus berupaya menjadi daerah yang unggul dalam tata kelola pemerintahan.
Kemenpan RB berharap, komitmen dan semangat Pemprov Lampung dalam mengimplementasikan SAKIP dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
