MENTARI NEWS- Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, masih banyak wilayah yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Jalan rusak, fasilitas kesehatan minim, kualitas pendidikan tertinggal, serta terbatasnya akses digital menjadi potret nyata ketimpangan yang terus membayang.
Meski pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program percepatan pembangunan daerah, kenyataannya masih banyak tantangan struktural yang belum terselesaikan. Pertanyaan pun muncul: di mana tanggung jawab pemerintah pusat dalam menciptakan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia?
Potret Ketimpangan yang Nyata
Lihat saja perbandingan antara kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya dengan daerah tertinggal di Papua, NTT, atau sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kesenjangan dalam infrastruktur, akses pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi begitu mencolok. Sementara metropolitan bergerak cepat dengan konsep smart city dan transportasi massal modern, desa-desa terpencil masih berjibaku dengan akses jalan tanah yang sulit dilalui saat hujan.
Pembangunan yang Terpusat di Jawa
Data dari Bappenas menunjukkan bahwa lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi masih sangat bertumpu pada wilayah-wilayah pusat kekuasaan dan industri. Akibatnya, daerah lain seringkali hanya menjadi penonton dalam putaran arus modal dan pembangunan nasional.
Peran Vital Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung adil dan merata. Ini bukan semata-mata tanggung jawab moral, tapi merupakan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Beberapa langkah yang bisa menjadi prioritas:
- Peningkatan Transfer Dana Daerah: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus diarahkan dengan prinsip afirmatif bagi daerah tertinggal.
- Pembangunan Infrastruktur Dasar: Pemerintah pusat perlu menjamin bahwa jalan, listrik, air bersih, dan internet menjangkau wilayah pelosok.
- Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan: Fasilitas sekolah dan rumah sakit di daerah perlu perhatian khusus, termasuk penempatan tenaga profesional yang kompeten.
- Kolaborasi Nyata dengan Pemda: Bukan hanya top-down, tetapi juga mendengar kebutuhan spesifik setiap daerah dan memperkuat otonomi daerah dengan pengawasan transparan.
Jangan Lupakan Bonus Demografi
Daerah luar Jawa menyimpan potensi luar biasa: sumber daya alam, tenaga kerja muda, dan kekayaan budaya. Jika dikelola dengan serius dan diberikan dukungan pembangunan setara, daerah-daerah ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Pemerataan Bukan Sekadar Janji
Ketimpangan pembangunan bukan hanya soal data ekonomi, tapi menyangkut rasa keadilan warga negara. Apabila tidak segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, ketimpangan bisa menjadi pemicu kecemburuan sosial, disintegrasi, dan konflik horizontal.
Kini saatnya pemerintah pusat hadir secara nyata dan konsisten untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta, dan pembangunan sejati tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang.***
