MENTARI NEWS– Pernah dengar istilah KUHP dan KUHAP saat menyimak berita hukum atau sidang kasus pidana? Dua istilah ini memang sering disebut, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami arti, fungsi, dan perbedaan keduanya.
Padahal, KUHP dan KUHAP adalah fondasi utama sistem hukum pidana di Indonesia. Ibarat panggung teater, KUHP adalah naskah ceritanya, sementara KUHAP adalah tata cara pementasannya. Tanpa memahami keduanya, sulit untuk menilai suatu proses hukum berjalan adil atau tidak.
Apa Itu KUHP?
KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya adalah aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana beserta sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada pelakunya.
KUHP menjelaskan secara rinci:
Apa yang dianggap sebagai tindak pidana (misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan)
Jenis-jenis pidana (penjara, denda, hukuman mati, dll)
Unsur-unsur pidana dan pertanggungjawaban pelaku
Ketentuan umum tentang percobaan, pembantuan, dan persekongkolan dalam kejahatan
Contoh isi KUHP: Pasal 362 yang mengatur tentang pencurian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.
Apa Itu KUHAP?
KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP mengatur bagaimana proses hukum pidana dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman.
KUHAP menjelaskan:
Hak tersangka dan terdakwa
Prosedur penangkapan, penahanan, dan penggeledahan
Tugas dan kewenangan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara
Prosedur praperadilan dan upaya hukum seperti banding dan kasasi
Dengan kata lain, KUHP adalah aturan tentang perbuatan yang dilarang dan KUHAP adalah aturan tentang bagaimana menegakkan aturan tersebut secara adil dan benar.
Perbedaan KUHP dan KUHAP dalam Gambar Besar
Aspek KUHP KUHAP
Nama Lengkap | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Fungsi Mengatur jenis kejahatan dan hukumannya Mengatur proses hukum pidana Isi Utama Tindak pidana dan sanksi Prosedur penanganan perkara pidana
Fokus Substansi hukum (apa yang dilarang) Prosedur hukum (bagaimana menindak)
Revisi dan Perkembangan
KUHP yang berlaku saat ini merupakan hasil pembaruan yang disahkan pada akhir 2022 dan akan efektif berlaku mulai tahun 2026, menggantikan KUHP lama peninggalan era kolonial Belanda. KUHP baru ini membawa sejumlah perubahan, termasuk pasal-pasal terkait moral, kesusilaan, dan perlindungan hak masyarakat.
Sementara itu, KUHAP yang digunakan saat ini juga terus dikaji untuk disesuaikan dengan prinsip keadilan modern dan perlindungan hak asasi manusia.
KUHP dan KUHAP ibarat dua sisi mata uang dalam hukum pidana Indonesia. Satunya menentukan apa yang salah, lainnya memastikan kesalahan itu diadili dengan prosedur yang benar. Memahami keduanya bukan hanya penting bagi penegak hukum, tapi juga bagi setiap warga negara agar tahu hak dan kewajiban saat berhadapan dengan hukum.
Karena dalam negara hukum, keadilan bukan hanya soal menghukum yang salah, tapi juga melindungi hak setiap orang dalam prosesnya.***
