MENTARI NEWS— Pemerintah Provinsi Lampung semakin serius mendorong transformasi digital pelayanan publik melalui evaluasi aplikasi Lampung-In bersama tim Jakarta Smart City (JSC). Rapat digelar di Ruang Kerja Sekdaprov Lampung, Kantor Gubernur Bandarlampung, Kamis (4/12/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, serta dihadiri perwakilan Diskominfotik Lampung, Bappeda, BPKAD, dan tim JSC yang mengikuti secara virtual.
Lampung-In merupakan adaptasi dari aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta, dan telah dioperasikan sejak Mei 2025. Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa aplikasi ini menjadi jawaban bagi tantangan pelayanan publik dan kebutuhan informasi masyarakat, dengan jumlah pengguna per 30 November 2025 mencapai lebih dari 39 ribu orang.
“Lampung-In adalah program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. Jumlah pengguna terus bertambah, dan ini menandakan masyarakat membutuhkan platform ini. Kami ingin semua OPD bekerja optimal agar layanan yang tersedia semakin lengkap dan responsif,” ujar Marindo.
Marindo menambahkan bahwa Diskominfotik Lampung harus siap mengambil peran penuh sebagai pengelola aplikasi pasca-transisi dari Bappeda, agar Lampung-In menjadi kebutuhan harian masyarakat. “Lampung-In harus melayani seluruh aspek, mulai dari pengaduan, informasi publik, hingga data harga pasar komoditas pertanian dan perikanan. Platform ini harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMO JSC, Mahir, menyambut positif capaian Lampung-In dan mendorong Pemprov Lampung agar lebih aktif mempublikasikan keberhasilan penanganan pengaduan melalui aplikasi. Menurutnya, transparansi dan publikasi capaian akan memperkuat citra Pemprov Lampung serta menjaga dinamika aplikasi agar tidak stagnan. “Tahun 2026 harus ada strategi baru, termasuk pengembangan fitur dan kampanye digital agar masyarakat makin sadar dan terlibat aktif,” katanya.
Dalam paparannya, tim JSC menekankan kolaborasi dengan Pemprov Lampung berjalan baik, serta menyarankan adaptasi beberapa praktik terbaik dari JAKI Jakarta, seperti pengembangan kanal pengaduan yang lebih responsif, integrasi data antar-OPD, dan dashboard analitik untuk monitoring kinerja layanan. Saat ini, Lampung-In telah mengintegrasikan lebih dari 15 layanan SPBE OPD, dan JSC merekomendasikan beberapa pengembangan tambahan, antara lain: fitur privasi pengaduan (public/private), integrasi SPBE kabupaten/kota, dashboard analitik lebih mendalam, aplikasi khusus untuk petugas OPD, serta integrasi NIK untuk validasi pengguna.
Sekdaprov Marindo menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan Lampung-In agar menjadi platform digital yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. “Kami tidak hanya fokus pada jumlah pengguna, tapi juga kualitas layanan dan kecepatan respons. Semua inovasi yang diusulkan JSC akan kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Ketua Jakarta Smart City, P. Ariadi Limbong, menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi Pemprov Lampung dalam pengembangan teknologi dan sistem. Menurutnya, keberhasilan JAKI di Jakarta ditopang oleh kepemimpinan daerah dan ekosistem kerja yang mendorong inovasi. “Kami siap membantu Lampung mulai dari pendampingan sistem, integrasi data, hingga penyediaan infrastruktur teknologi. Tujuannya, agar Lampung-In tidak hanya populer, tapi juga efisien, aman, dan dapat diandalkan oleh masyarakat,” ungkap Ariadi.
Selain itu, dalam rapat evaluasi juga dibahas strategi penguatan literasi digital masyarakat Lampung agar pengguna dapat memanfaatkan seluruh fitur Lampung-In secara optimal, termasuk pengaduan masalah sosial, akses informasi publik, serta data harga komoditas lokal yang akurat. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintahan, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pemprov Lampung optimistis, melalui evaluasi intensif dan kolaborasi berkelanjutan dengan JSC, Lampung-In akan menjadi platform digital yang terintegrasi, responsif, dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus menjadi model digitalisasi layanan publik yang bisa dicontoh provinsi lain di Indonesia.***
