MENTARI NEWS — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian serius memasuki musim kemarau 2026. Untuk mencegah terjadinya kebakaran yang meluas, Mabes TNI menggelar sosialisasi dan penyuluhan Karhutla di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat kecamatan, pemerintah pekon, penyuluh pertanian hingga tokoh masyarakat.
Tim penyuluh Karhutla dari Mabes TNI dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko. Ia didampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Hadir pula Plt Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Golkar Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, para penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Tri Handoko menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pringsewu.
Menurutnya, kondisi cuaca yang cukup panas selama musim kemarau tahun ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Penanganan Karhutla jangan sampai terjadi. Karena itu, kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong untuk menjaga agar Karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan data satelit, saat ini terdapat dua titik hotspot di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Meski jumlahnya masih relatif sedikit, kondisi tersebut dinilai tetap membutuhkan perhatian. Kewaspadaan masyarakat, kata dia, harus terus ditingkatkan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Tri Handoko juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tidak berhenti memberikan edukasi mengenai pencegahan Karhutla.
Sosialisasi, menurutnya, dapat dilakukan melalui berbagai ruang interaksi masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan hingga media sosial.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Namun, sosialisasi tersebut turut membuka sejumlah persoalan di lapangan. Dalam sesi tanya jawab, beberapa tokoh masyarakat dan kepala pekon menyampaikan keluhan terkait pelayanan pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah mereka.
Narsiman, yang mewakili BHP Pekon Gading Timur, mengeluhkan lambannya penanganan petugas Damkar ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.
Tidak hanya persoalan waktu respons, ia juga menyoroti kondisi peralatan pemadam kebakaran yang dinilai belum memadai.
Menurutnya, kekuatan pendorong air pada kendaraan Damkar kurang maksimal sehingga semburan air yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk menangani kebakaran secara optimal.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno.
Keduanya mengungkapkan bahwa kendaraan Damkar terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba di lokasi ketika terjadi kebakaran.
Karena itu, mereka mengusulkan agar kendaraan pemadam kebakaran dapat ditempatkan di setiap kecamatan.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat perkembangan permukiman masyarakat yang semakin padat. Dengan adanya armada Damkar di setiap kecamatan, waktu respons ketika terjadi kebakaran diharapkan bisa lebih cepat.
Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar, Anton Subagiyo, meminta pemerintah daerah menjadikan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran sebagai program prioritas.
Menurut Anton, penguatan fasilitas Damkar menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau 2026.
Terlebih, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga Desember.
Ia meminta kebutuhan tersebut dapat diperhitungkan dalam penyusunan anggaran, baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
“Dalam penyusunan anggaran, baik APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni tahun 2027, bisa dialokasikan anggarannya sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan, khususnya terkait Karhutla,” kata Anton.
Anton menegaskan, keberadaan kendaraan dan sarana pemadam kebakaran bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Ia menyebut pelayanan pemadam kebakaran berkaitan langsung dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, sarana Damkar yang dimiliki pemerintah daerah harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal ketika terjadi keadaan darurat.
Sosialisasi Mabes TNI tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah Karhutla di Kabupaten Pringsewu.
Dengan kondisi cuaca yang panas dan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.
(Wid)
