MENTARI NEWS— Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, kini menghadirkan ironi yang memilukan. Alih-alih menyehatkan generasi muda, program ini justru menimbulkan pemborosan anggaran dan menyisakan makanan yang tidak layak konsumsi, memicu kekecewaan di kalangan orang tua, guru, dan masyarakat luas.
Data di lapangan menunjukkan, satu dapur MBG di Kecamatan Kemiling menghabiskan sekitar Rp45 juta setiap hari untuk melayani 3.000 siswa. Namun, kondisi riil di SD Negeri 2 Beringin Raya, Kota Bandar Lampung, memperlihatkan wajah lain dari program ini. Menu yang disajikan seringkali basi atau tidak layak dikonsumsi, sehingga anak-anak terpaksa menerima alternatif yang sangat minim.
Seorang wali murid menuturkan pengalamannya, “Kemarin anak saya dikasih spageti, tapi basi. Enggak boleh dimakan sama gurunya. Sebagai gantinya, cuma dikasih susu Indomilk,” keluhnya pada Rabu, 3 September 2025. Pengakuan ini menggambarkan betapa jauh realita dari janji “makan bergizi” yang disosialisasikan pemerintah.
Guru wali kelas yang enggan identitasnya dipublikasikan pun membenarkan kejadian itu. “Iya benar, siswa kelas siang hanya dapat susu saja kemarin karena spageti basi jadi dikembalikan,” ujarnya. Kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas makanan mulai dari tahap persiapan hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Ironi program MBG tidak berhenti di situ. Dengan anggaran puluhan juta rupiah per dapur setiap hari, anak-anak sekolah justru menelan makanan yang tidak layak santap, sementara klaim pemerintah mengumbar keberhasilan program MBG seakan tidak berlandaskan fakta di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: siapa sebenarnya yang menikmati anggaran MBG ini jika bukan anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama?
Selain masalah makanan basi, ada dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Anak-anak yang menerima makanan tidak layak konsumsi bisa kehilangan minat untuk makan, bahkan menimbulkan rasa kecewa atau trauma kecil terkait pola makan di sekolah. Orang tua juga merasa cemas dan frustrasi karena pajak yang mereka bayarkan tampak “tersia-siakan” tanpa memberikan manfaat nyata bagi generasi muda.
Kritikus pendidikan dan masyarakat menilai, tanpa pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan prosedur distribusi yang jelas, program MBG justru bisa menjadi simbol pemborosan dan ketidakadilan publik. Mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan menu, kualitas bahan baku, hingga mekanisme distribusi, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke piring anak-anak.
Jika dibiarkan terus-menerus, program yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional ini bisa menjadi lambang kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran publik dan memprioritaskan kesehatan serta kesejahteraan anak-anak. Kunci perbaikan terletak pada pengawasan bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, agar tujuan awal MBG — meningkatkan gizi anak-anak sekolah — bisa tercapai secara nyata.***
