MENTARI NEWS- Bencana banjir bandang melanda tiga provinsi di Sumatera, namun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tetap fokus pada digitalisasi layanan, menunjukkan paradoks antara kenyamanan jabatan dan krisis lingkungan yang terjadi.
Kejadian banjir bandang yang menimpa Sumatera baru-baru ini menimbulkan kerusakan besar pada hutan dan pemukiman. Kayu gelondongan yang terbawa arus mengungkap fakta pembalakan liar dan alih fungsi hutan yang sebelumnya tersembunyi. Bencana ini memaksa masyarakat dan pemerintah untuk menyaksikan dampak langsung dari pengelolaan hutan yang kurang optimal.
Kementerian Kehutanan di bawah Raja Juli Antoni bergerak cepat setelah bencana terjadi dengan mengidentifikasi 12 perusahaan yang dicurigai melanggar aturan. Langkah ini menunjukkan kemampuan kementerian dalam menangani masalah pasca-bencana, meski pencegahan sebelumnya masih menjadi titik lemah.
Fokus utama Menteri pada digitalisasi layanan kehutanan mendapat sorotan. Meski administrasi dan perizinan kini berjalan lebih efisien melalui sistem online, kritik muncul karena hal ini tidak langsung membantu warga terdampak bencana yang kehilangan rumah dan lahan pertanian.
Kursi Menteri tetap menjadi simbol stabilitas politik. Raja Juli Antoni bertahan dari tekanan mundur, termasuk dari anggota DPR, dan mempertahankan posisinya di tengah kritik publik. Ini mencerminkan keteguhan jabatan meski di tengah kontroversi dan krisis ekologi.
Menurut Sekjen Forum Muda Lampung, M. Iqbal Farochi, “Kementerian menunjukkan respons pasca-bencana yang cepat, tetapi pencegahan tetap menjadi tantangan terbesar.” Pernyataan ini menekankan perlunya strategi lebih kuat dalam mitigasi risiko hutan dan lingkungan.
Di tengah hutan yang makin senyap dan sungai yang meluap, kenyamanan jabatan Menteri terlihat menonjol dibanding urgensi di lapangan. Bencana ekologis menjadi ujian bagi pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan politik pemerintah.***
