MENTARI NEWS- Lampung Utara kembali digegerkan dengan insiden memprihatinkan yang melibatkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Puluhan siswa SMA Negeri 4 Kotabumi terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keracunan massal usai menyantap menu makan siang MBG pada Senin (29/9/2025).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Utara, Drs. Ahmad Alamsyah, MM, menyampaikan bahwa sebanyak 51 siswa terdampak. Dari jumlah tersebut, 32 siswa dirawat intensif di RS Handayani, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan medis di RSU Ryacudu. “Mereka mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, hingga pusing setelah mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan di sekolah,” ungkap Alamsyah.
Kesaksian siswa memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dalam penyediaan makanan. Salah satu siswi kelas 12 mengaku bahwa menu yang disajikan berupa lauk ayam sudah dalam kondisi tidak segar. “Ayamnya berlendir dan berbau, lalu diganti karena komplain pihak sekolah. Tapi setelah makan yang baru, teman-teman mulai jatuh sakit,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Kejadian ini semakin mempertegas persoalan mendasar yang kerap membayangi program MBG: lemahnya pengawasan kualitas bahan makanan dan distribusi. Padahal, MBG digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar, terutama di sekolah negeri. Ironisnya, kasus keracunan massal justru mencederai tujuan mulia tersebut.
Pakar gizi dari Universitas Lampung menilai insiden ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat maupun daerah. “Standar penyediaan makanan bergizi gratis tidak boleh asal. Jika pengawasan rantai distribusi dan kualitas bahan diabaikan, maka risikonya fatal. Anak-anak yang seharusnya sehat justru bisa jadi korban,” ujarnya.
Tak hanya soal kesehatan, insiden ini juga menimbulkan dampak sosial. Para orang tua siswa menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah hingga pemerintah. Banyak yang mengaku trauma dan melarang anak-anak mereka kembali mengonsumsi makanan MBG sebelum ada jaminan mutu. “Kami serahkan anak-anak untuk sekolah, bukan untuk dijadikan korban percobaan makanan,” tegas salah satu wali murid.
Desakan publik kini semakin menguat agar aparat penegak hukum dan Dinas Kesehatan turun tangan. Sampel makanan harus segera diperiksa di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Jika terbukti ada kelalaian dari pihak penyedia katering, maka tindakan hukum harus dijalankan.
Kasus di SMA Negeri 4 Kotabumi ini menambah daftar panjang kontroversi pelaksanaan MBG. Jika tidak segera dievaluasi, program yang seharusnya menjadi solusi malnutrisi bisa berubah menjadi ancaman kesehatan. Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat, tidak hanya dengan menolong korban, tetapi juga memperbaiki sistem pengadaan, pengawasan, dan distribusi makanan.
Tragedi ini menjadi cermin bahwa program nasional tidak boleh hanya sekadar jargon politik tanpa eksekusi yang matang. Keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh, dan masa depan generasi muda akan menjadi taruhannya.***
