MENTARI NEWS– Gelombang aksi besar-besaran yang mengguncang berbagai kota di Indonesia hari ini menjadi cerminan kemarahan rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Penambahan tunjangan rumah anggota DPR di tengah tekanan ekonomi yang kian berat bagi masyarakat telah memicu kekecewaan mendalam, ditambah lagi dengan respons arogan dari sejumlah anggota DPR terhadap kritik publik.
Rakyat menuntut keadilan dan transparansi, namun sikap elit politik justru memperlihatkan ketidakpedulian yang nyata. Alih-alih memperbaiki kesalahan atau menyesuaikan kebijakan agar lebih berpihak pada rakyat, DPR justru menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan represif aparat menjadi pelengkap pahit dari ketidakadilan yang tengah terjadi.
Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Lampung, Dinda Boru Napitu, menegaskan berdasarkan laporan lapangan dan bukti visual yang tersebar luas, sebuah kendaraan taktis aparat menabrak seorang driver ojek online di lokasi aksi. Korban, yang bukan bagian dari massa aksi, meninggal dunia di tempat akibat insiden tersebut.
“Peristiwa tragis ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah bukti nyata bahwa aparat gagal membedakan antara massa aksi dan warga sipil biasa. Darah rakyat kembali tumpah akibat tindakan brutal yang seharusnya dapat dihindari,” ungkap Dinda.
Tak hanya itu, insiden serupa juga terjadi di Solo, di mana seorang mahasiswa menjadi korban kekerasan aparat. Pentungan yang digunakan aparat mengenai kepala mahasiswa tersebut, menyebabkan cedera serius. Kekerasan fisik terhadap mahasiswa yang berperan sebagai penyambung lidah rakyat ini menjadi pukulan telak bagi wajah demokrasi Indonesia.
Dinda menekankan bahwa tindakan DPR yang arogan dan represifitas aparat menunjukkan wajah asli politik borjuis yang jauh dari kepentingan rakyat. “Tunjangan rumah DPR adalah simbol bahwa mereka hidup di menara gading, sementara mayoritas rakyat berjuang melawan kemiskinan yang masih menyentuh angka 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa. Negara tampak menempatkan rakyat sebagai objek penundukan, bukan subjek berdaulat,” tegasnya.
LMND Lampung menyerukan agar seluruh elemen progresif memperkuat solidaritas lintas sektor, memperluas basis organisasi, dan membangun konsolidasi perlawanan yang berkesinambungan. “Tragedi ini harus menjadi momentum bagi rakyat untuk bersatu, memperkuat gerakan sosial, dan menuntut reformasi nyata. Korban jiwa dan luka yang dialami warga tidak boleh sia-sia,” tambah Dinda.
Pengalaman sejarah membuktikan bahwa represi tidak pernah mampu menghentikan perjuangan rakyat. Justru, tekanan dan kekerasan aparat selalu menjadi bahan bakar untuk memperkuat tekad dan kesadaran kolektif. Saat ini, DPR semakin arogan, aparat semakin brutal, dan rakyat terus ditekan. Situasi politik Indonesia tengah berada di titik kulminasi, di mana perubahan tidak akan datang dari atas, melainkan dari gerakan rakyat di bawah yang terus bersatu dan menuntut hak-haknya.
LMND Lampung menegaskan bahwa diam bukan lagi opsi. Jalan demokrasi yang dibungkam kekerasan hanya akan membuka jalan bagi perlawanan yang lebih luas. Kesadaran kolektif rakyat akan menjadi kekuatan tak terbendung yang mampu mengubah lanskap politik nasional. Dengan momentum ini, seluruh rakyat Indonesia diharapkan semakin bersatu, menyuarakan keadilan, dan menegakkan demokrasi sejati tanpa takut akan intimidasi maupun kekerasan.***
