MENTARI NEWS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia, pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Di Kabupaten Tanggamus, kegiatan ini dipusatkan di halaman Kantor Kecamatan Sumberejo dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Tanggamus, Kepala Perum BULOG Divre Lampung, Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Pekon, serta perwakilan Persatuan Petelur Nasional (Pinsar Tanggamus). Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKPTPH) Tanggamus, Hermansyah, SP, MMP, menjelaskan bahwa GPM merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. “Tujuan utama GPM adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menekan inflasi dan angka stunting di Kabupaten Tanggamus,” jelas Hermansyah.
Tema kegiatan ini, “Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam Pengendalian Inflasi dan Stunting di Kabupaten Tanggamus,” mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan harga pangan sekaligus mendukung kesehatan dan gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, GPM didukung penuh oleh Perum Bulog Regional Lampung yang menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasaran, termasuk Beras SPHP, Gula Manis Kita, Tepung Terigu Bola Salju, Minyak Goreng Merk Kita, dan Telur Ayam Ras.
Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., melalui Sekda Suaidi, menekankan pentingnya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. “Kestabilan pasokan dan harga pangan menjadi fondasi untuk menghadapi inflasi. Inflasi muncul akibat kesenjangan harga antara produsen dan konsumen, yang dipengaruhi oleh hambatan pasokan, faktor cuaca, biaya transportasi, kualitas infrastruktur, perilaku pedagang, serta pengelolaan stok,” ujarnya.
Bupati juga menekankan bahwa ketimpangan pasokan antar daerah seringkali menyebabkan lonjakan harga pangan. “Dengan digelarnya GPM secara serentak di seluruh Indonesia, diharapkan distribusi pangan dapat merata dan harga dapat terkendali, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh fluktuasi harga yang tajam,” tambahnya.
Selain Gerakan Pangan Murah, Pemkab Tanggamus telah melaksanakan berbagai program pendukung, termasuk operasi pasar dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui BULOG kepada 66.887 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Total bantuan yang disalurkan mencapai 1.337.740 kilogram beras, yang bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos RI. Penyaluran bantuan ini dipantau secara langsung oleh berbagai instansi untuk memastikan tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Harapan kami, GPM bukan hanya kegiatan simbolis atau seremonial, tetapi berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh pangan yang murah dan terjangkau,” tegas Bupati Tanggamus.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Badan Pangan Nasional, BULOG, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan GPM di Kabupaten Tanggamus. Dengan gerakan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok tanpa harus terbebani biaya tinggi, sekaligus membantu menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan dan gizi di berbagai daerah.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga dengan anak-anak rentan terhadap kekurangan gizi. Keberhasilan GPM di Tanggamus diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memaksimalkan peran pemerintah daerah, BULOG, dan pihak terkait dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.***
