MENTARI NEWS– Gelombang peringatan dari para aktivis reformasi ’98 kembali mengguncang jagat politik Indonesia. Dalam rilis pers yang diterima redaksi, Gerakan Nasional ’98, Forbes Bhinneka Tunggal Ika, dan Gema Puan menyuarakan desakan tegas kepada seluruh elit politik untuk mengembalikan Pancasila sebagai fondasi demokrasi sejati di Tanah Air.
Fenomena politik saat ini menunjukkan sistem liberal yang semakin mengakar, di mana “ongkos politik tinggi” mempermudah mereka yang berkantong tebal untuk mendominasi kekuasaan. Para aktivis menegaskan, hal ini justru menempatkan kepentingan segelintir pihak di atas kepentingan rakyat dan berpotensi menggeser arah pembangunan nasional dari nilai-nilai kebangsaan.
“Konstitusi kita, hasil musyawarah para founding fathers, dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai kekeluargaan, gotong royong, hingga musyawarah untuk mufakat tertulis jelas dalam Pancasila. Ini harus kembali menjadi pedoman utama demokrasi kita. Demokrasi bukan untuk kepentingan modal, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak,” tegas para aktivis dalam rilisnya.
Tiga Tuntutan Keras Aktivis ’98
Dalam pernyataannya, gerakan moral ini menyoroti tiga langkah strategis untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia:
1. Kembalikan Pancasila sebagai Watak Demokrasi – Aktivis menuntut seluruh elit politik menegaskan kembali Pancasila sebagai jiwa konstitusi UUD 1945, sehingga setiap kebijakan politik benar-benar berakar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
2. Bentuk Komisi Konstitusi Segera – Komisi ini akan mengevaluasi praktik politik dan sistem yang memicu korupsi sistemik. Komisi direncanakan melibatkan pakar hukum tata negara, utusan daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok sosial-politik lainnya agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
3. Perkuat MPR sebagai Lembaga Tertinggi – Aktivis menekankan pentingnya Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi lembaga tertinggi negara agar pembangunan nasional berjalan berkesinambungan dan sistematis. Langkah ini juga diyakini mampu menghadapi dinamika geopolitik global serta menjaga kedaulatan bangsa dari pengaruh asing yang dapat menggerus nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Para aktivis menegaskan bahwa tiga tuntutan ini bukan sekadar aspirasi politik, tetapi merupakan bagian dari panggilan kesejarahan mereka sebagai generasi reformasi ’98 yang merasa bertanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini. Sebagai gerakan moral, mereka ingin demokrasi kembali sesuai dengan jati diri bangsa, bukan hanya mengikuti kepentingan kelompok tertentu atau kekuatan modal.
Kolaborasi Lintas Gerakan
Rilis ini ditandatangani oleh berbagai organisasi, menunjukkan kekuatan aliansi moral yang luas:
Gerakan Nasional ’98 (GN ’98)
Forbes Bhinneka Tunggal Ika
Gema Puan
Solidaritas Buruh Nasional
Ikatan Alumni KM Jayabaya
Pernyataan tegas para aktivis ini diprediksi akan memicu perdebatan sengit di kalangan elit politik, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk serius menata kembali fondasi demokrasi Indonesia. Para pengamat politik menilai langkah ini penting sebagai momentum refleksi dan reformasi agar nilai-nilai Pancasila tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap praktik politik dan kebijakan negara.
Dengan suara yang tegas dan tuntutan yang jelas, gerakan ’98 menegaskan satu hal: demokrasi Indonesia harus kembali ke jalur yang sesuai dengan cita-cita bangsa, dan Pancasila adalah fondasi yang tidak bisa ditawar.***
