MENTARI NEWS– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian Digital Leadership Government Award (ADLG) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (31/10/2025), dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi terhadap kepemimpinan digital Sekretaris Daerah di seluruh Indonesia.
Digital Leadership Government Award merupakan bentuk apresiasi atas peran strategis pejabat daerah dalam mendorong transformasi digital, termasuk inovasi pelayanan publik, keamanan data, dan integrasi sistem informasi antar-instansi. ADLG Award 2025 selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya pemerintah digital yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi visitasi, Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan fundamental bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang efisien, transparan, dan adaptif. “Integrasi digitalisasi harus diawali dari integrasi data. Semua layanan publik dan informasi penting harus bisa diakses melalui platform terpadu agar prosesnya lebih cepat, akurat, dan aman. Lampung ingin menjadi provinsi yang sepenuhnya terdigitalisasi setelah data terintegrasi,” jelas Marindo.
Sekdaprov menambahkan, konsep digitalisasi tidak hanya untuk efisiensi internal pemerintah, tetapi juga sebagai langkah strategis menyatukan Indonesia secara bottom-up. “Menyatukan data di tingkat daerah adalah kunci membangun satu data Indonesia. Jika setiap provinsi berhasil mengintegrasikan data mereka, maka konsep satu data nasional akan tercapai, dan pelayanan publik akan jauh lebih efektif,” tegasnya.
Sebagai bukti komitmen, Marindo memaparkan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu aplikasi super apps ‘Lampung-in’. Aplikasi ini dirancang sebagai wajah digitalisasi pelayanan publik di Lampung, mengintegrasikan berbagai data dan layanan mulai dari pengaduan masyarakat, evaluasi pelayanan publik, informasi pasar, pembayaran pajak, hingga akses layanan publik lainnya. “Lampung-in mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendukung pengembangan digitalisasi, khususnya di sektor pelayanan publik. Meski awalnya aplikasi ini diadaptasi dari sistem lain, pengembangan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marindo menegaskan bahwa digitalisasi menjadi akar dari tata kelola pemerintahan modern. “Digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan keniscayaan. Semua proses pemerintahan dan pelayanan publik harus berbasis data dan digital agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, yang hadir sebagai bagian dari tim penilai ASKOMPSI, memberikan apresiasi tinggi atas pemahaman dan komitmen Sekdaprov Lampung. “Bapak Sekda telah memahami pentingnya fondasi data dalam digitalisasi. Digitalisasi akan berjalan efektif jika data hulunya sudah rapi dan aman. Fokus Lampung pada integrasi data dan keamanan menjadi pondasi kuat untuk membangun pemerintahan digital yang terpercaya,” ucapnya.
Visitasi ASKOMPSI ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menunjukkan kesiapan dalam membangun pemerintahan digital yang terbuka, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Penerapan sistem digital ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, mendorong inovasi, serta membuka akses informasi secara merata bagi seluruh warga Lampung.
Dengan komitmen ini, Lampung berada di jalur yang tepat untuk menjadi provinsi pionir dalam transformasi digital di Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis data dan teknologi.***
